Kecewa dengan Pemda Lembata, Jubir Axel–Formalen: Aksi Jilid II dengan Massa Lebih Besar

Lembata - Juru bicara Aliansi Expedisi Lembata (Axel) dan Forum Parlemen Jalanan (Formalen), Heribertus Tanatawa Purab, menyatakan kekecewaannya terhadap Pemerintah Kabupaten Lembata terkait belum adanya kejelasan solusi atas persoalan izin sandar ramp door di Pelabuhan Lewoleba.

Kekecewaan tersebut, kata dia, mendorong Axel dan Formalen merencanakan aksi demonstrasi jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar.

“Saya kesal, saya kecewa dengan Pemerintah Lembata. Kami akan melakukan aksi jilid dua dengan jumlah massa yang lebih banyak, pemilik oto ekspedisi sudah terkonsolidasi,” ujar Heribertus kepada HighlightNTT, Jumat (24/4/2026) pukul 16.40 WITA melalui sambungan telepon.

Dalam keterangan terpisah, Axel dan Formalen menyatakan akan kembali menggelar aksi ke Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Lewoleba serta Kantor Bupati Lembata dalam waktu dekat.

Rencananya, di Kantor UPP Kelas III Lewoleba, massa akan mempertanyakan perkembangan proses pemberian izin sandar ramp door (beaching) di Pelabuhan Laut Lewoleba, yang sebelumnya telah diusulkan pada 6 April 2026, dua hari sebelum aksi jilid I digelar.

Sementara di Kantor Bupati Lembata, mereka akan menagih janji pemerintah daerah terkait solusi jangka pendek yang telah diusulkan dalam aksi demonstrasi pada 8 April 2026, serta surat penegasan sikap yang telah disampaikan pada 15 April 2026.

“Selain menuntut agar kapal ferry bisa sandar ramp door di pelabuhan umum Lewoleba, waktu itu kami juga tuntut dibangun plengsengan,” jelas Heribertus.

Namun, lanjutnya, setelah survei di beberapa lokasi, pembangunan plengsengan dinilai tidak memungkinkan, maka pada 15 April 2026, Axel dan Formalen kembali menyurati Pemerintah Kabupaten Lembata.

Tujuan surat tersebut agar Pemda melobi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) agar menambah rute kapal roll-on/roll-off (roro) dengan sistem side ramp door, seperti KM Egon, ke Lembata.

“Itu solusi taktis sekaligus kebutuhan jangka panjang,” ungkap Heri Tanatawa kepada wartawan usai rapat front di Lapangan Harnus, Kamis (23/4/2026) malam.

Heri mengatakan, pihaknya telah melengkapi data pendukung setelah menyurati Pemda Lembata. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah.

Dia menyebutkan, Pemda Lembata kurang memahami alur distribusi kebutuhan barang di Kabupaten Lembata, sehingga lamban mengeksekusi solusi jangka pendek maupun jangka panjang.

“Kiblat dagang kita di Lembata ini tersentral di dua titik, yaitu Maumere–Surabaya, satunya lagi, yaitu Kupang. Sehingga, jika akses ke dua titik ini tersendat, maka harga barang dengan sendirinya naik,” ujarnya.

Ia memaparkan, saat ini biaya logistik mengalami kenaikan signifikan. Harga kontainer meningkat dari Rp13,5 juta menjadi Rp16 juta.

Selain itu, ditambah biaya buruh darat Rp1,1 juta, buruh laut Rp1,6 juta, sewa kendaraan Rp300 ribu, serta ongkos masuk pelabuhan Rp30 ribu, sehingga total biaya mencapai sekitar Rp19 juta per kontainer.

"Kondisi ini berdampak langsung pada kenaikan harga barang di Lembata," ujar jubir Tanatawa.

Karena itu usulan untuk mendekati PT. PELNI agar menambah rute kapal Roro ke Lembata menjadi solusi jangka pendek sekaligus kebutuhan jangka panjang yang mesti diupayakan secara serius oleh Pemda Lembata.

“Kan, Pemda tinggal bawa orang Pelni dari sini, bersama pimpinan DPRD ke Jakarta, lalu datangi langsung PT Pelni, lalu kemudian Kementerian Perhubungan untuk meminta tambah rute KM Egon dari Waingapu, Kupang, Larantuka, Lewoleba. Tanya langsung juga soal ijin sandar ramp door ferry di pelabuhan umum, kan simpel” kata Heri.

Sementara itu, Koordinator Umum Axel dan Formalen, Ciprianus Pito Lerek, mengatakan aksi jilid II juga akan diwarnai dengan pembukaan pasar ternak, hasil komoditi, hasil laut milik pekerja ekspedisi di depan Kantor Bupati Lembata.

"Aksi membuka pasar ternak sejumlah hasil lainnya ini dilakukan sebagai upaya bertahan di tengah ketidakpastian," katanya.

"Rekan-rekan pekerja ekspedisi dan pedagang antarpulau ini dibiarkan menderita terlalu lama, solusi yang kita tawarkan juga setengah hati dijalankan."

Ia mengatakan, bahkan, ke Jakarta untuk dekati PT. Pelni dan Kemenhub saja Pemda beralasan tidak punya anggaran untuk perjalanan dinas.

"Ya, jadi kalau mau, Axel dan Formalen siap patungan untuk danai," tawar Pito.

Perwakilan Axel, Ismail Langoday, menekankan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah solusi jangka pendek agar aktivitas bongkar muat kendaraan tetap berjalan, tanpa harus menunggu perbaikan Pelabuhan Ferry Waijarang.

Dia berkata, jika pembangunan plengsengan tidak dapat direalisasikan, maka Pemda harus fokus mengawal izin sandar ramp door di pelabuhan umum dengan berkoordinasi langsung ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan PT Pelni.

"Soal perbaikan pelabuhan Waijarang, kami sudah tau dari Desember 2025, mulai dikerjakan Mei 2026 selesainya kapan itu masih lama karena ini konstruksi dalam air," katanya.

"Lalu, bagaimana dengan kami pekerja dan pemilik ekspedisi di Lembata yang mayoritas anak-anak muda ini? Berani buka lapangan kerja sendiri, berhutang, jadi kalau tidak ada solusi jangka pendek, kendaraan kami ditarik leasing," kesal Ismail.

Data yang dihimpun menyebutkan, satu unit usaha ekspedisi dapat mempekerjakan tiga hingga lima orang.

Dengan puluhan kendaraan ekspedisi yang beroperasi di Lembata, terdapat ratusan tenaga kerja yang bergantung pada sektor ini, serta ribuan orang lainnya dalam rantai ekonomi terkait. Sebagian besar kendaraan tersebut juga masih berstatus kredit.

Dalam rapat front yang membahas rencana aksi jilid II, Axel dan Formalen juga menyinggung potensi ekonomi yang dapat berkembang jika kapal roro dengan side ramp door beroperasi di Lembata.

Salah satunya adalah peluang pengembangan bisnis ternak ke Pulau Sumba, sejalan dengan program Bupati Lembata dan Wakil Bupati Lembata.

Saat ini, pelabuhan singgah kapal roro milik PT Pelni, KM Egon, berada di Waingapu, yang dinilai menjadi peluang strategis bagi pengembangan konektivitas Lembata ke wilayah lain.

Hingga berita ini diturunkan, Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq saat dihubungi belum memberikan tanggapan.** (EB)