Rekrutmen Akpol NTT Diprotes, Massa Minta Kapolri Batalkan Enam Calon Taruna

Kupang- Aliansi Masyarakat Adat Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD NTT, Kamis, 16 Juli 2026 siang.

Massa mendesak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi bahkan membatalkan hasil seleksi enam calon Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) Panitia Daerah (Panda) Polda NTT Tahun 2026 yang dinilai tidak transparan dan tidak berpihak kepada putra-putri daerah.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap proses rekrutmen Taruna Akpol di NTT yang, menurut massa aksi, selama tiga tahun terakhir didominasi oleh peserta dari luar daerah, sementara kuota afirmasi bagi anak-anak NTT dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu massa aksi, Sarah Leri Mboeik, mengatakan aksi digelar di Polda NTT dan DPRD NTT karena lembaga legislatif dinilai belum menunjukkan sikap terhadap persoalan tersebut.

"Kami datang karena DPRD tidak pernah sensitif untuk taruna-taruni yang sudah tiga kali seperti ini. Anak-anak NTT yang telah diberi afirmatif ditiadakan oleh anak-anak pejabat," tegas Sarah.

Ia menegaskan, berdasarkan data yang dihimpun aliansi, rekrutmen calon Taruna Akpol di Panda Polda NTT selama tiga tahun terakhir terus didominasi oleh peserta yang berasal dari luar NTT.

Sarah menyoroti munculnya anggapan bahwa NTT telah menjadi "Nusa Tempat Titip" bagi calon Taruna Akpol dari luar daerah.

"NTT saat ini sudah diplesetkan menjadi Nusa Tempat Titip bagi anak-anak elit dari luar daerah yang menghindari ketatnya proses di daerah Jawa. Tempat ini kini dijadikan tempat titipan anak-anak perwira, anak orang kaya untuk masuk ke sini," katanya.

Sarah menduga jalur afirmasi yang seharusnya diperuntukkan bagi putra-putri daerah justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu melalui perpindahan administrasi kependudukan.

"Modusnya itu anak-anak pejabat datang numpang di KK orang dan itu diloloskan oleh Panda. Apakah anak NTT tidak layak menjadi Akpol atau perwira di kepolisian?" ujarnya.

Ia menegaskan bahwa putra-putri NTT memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan daerah lain.

"Kami ingin anak NTT ke depan ada sebagai perwira-perwira yang bisa duduk di sana. Kami tidak etnosentris, tetapi kami ingin anak-anak NTT juga bisa menjadi taruna dari daerah ini," katanya.

Aliansi juga mendesak Kapolri untuk mengevaluasi serta membatalkan kelulusan calon Taruna Akpol yang dinilai lolos melalui mekanisme yang tidak semestinya.

"Kami minta Kapolri segera mengevaluasi dan membatalkan calon Taruna Akpol yang lolos dengan cara-cara yang tidak layak itu. Jangan sebagai penegak hukum melakukan pelanggaran hukum di publik secara massal," tegas Sarah.

Selain itu, massa aksi menuntut agar kuota jalur afirmasi sepenuhnya diperuntukkan bagi putra-putri daerah, dengan alokasi 30 persen bagi Taruni.

"Tuntutan kami yang terakhir, jalur afirmasi 100 persen anak daerah dan dari 100 persen itu, 30 persennya Taruni. Kasus kekerasan berbasis gender di NTT cukup tinggi, tetapi rekrutmen Polwan masih sangat minim," ujarnya.

AJI Kupang Soroti Transparansi Rekrutmen

Dalam aksi tersebut, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang, Djemi Amnifu, turut menyampaikan kritik terhadap proses seleksi Taruna Akpol yang dinilai tidak transparan.

"Sampai hari ini tidak ada transparansi dalam proses rekrutmen Taruna-Taruni Akpol di Panda Polda NTT. Salah satu keprihatinan dan kekecewaan AJI terhadap seleksi Taruna Akpol Tahun 2026," katanya.

Menurut Djemi, AJI bersama berbagai elemen masyarakat tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif NTT untuk menyuarakan persoalan tersebut.

"Tidak ada anak-anak NTT yang diterima sebagai Akpol asal NTT. Karena itu AJI bersama elemen-elemen yang tergabung dalam aliansi ini melakukan protes di Polda dan DPRD NTT terkait sistem rekrutmen yang terjadi di Polda NTT," ujarnya.

Ia menilai sistem afirmasi seharusnya memberikan prioritas kepada putra-putri daerah. "Sistem afirmasi ini sebenarnya lebih memprioritaskan putra-putri daerah, namun yang terjadi kuota ini lebih banyak diisi orang-orang dari luar NTT," tegasnya.

Djemi juga meminta DPRD NTT sebagai mitra Polda NTT untuk tidak tinggal diam dan segera memanggil Kapolda NTT guna memberikan penjelasan terkait proses rekrutmen tersebut.

"Kita datang di sini untuk meminta dewan sebagai wakil masyarakat tidak diam soal masalah ini. Kita mau DPRD sebagai mitra Polda NTT memanggil Kapolda untuk menjelaskan persoalan ini. Selain itu DPRD sebagai wakil rakyat harus menyikapi persoalan ini sehingga jatah anak daerah dapat diisi oleh putra-putri NTT," katanya.

DPRD NTT Siap Tindak Lanjuti Aspirasi

Menanggapi tuntutan massa, Ketua Komisi I DPRD NTT, Julius Uly, mengapresiasi aksi yang dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif NTT.

Ia mengatakan, seluruh poin tuntutan yang disampaikan akan menjadi dasar bagi DPRD NTT untuk melakukan komunikasi dengan pihak berwenang, termasuk Polda NTT.

"Apa yang disampaikan massa aksi tadi menjadi pergumulan DPRD, dari pimpinan sampai 65 anggota. Poin-poin tuntutan ini menjadi dasar bagi kami melakukan pendekatan terhadap pihak berwenang, yakni Polda NTT," ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu mengaku prihatin dengan kondisi tersebut dan menegaskan bahwa anak-anak NTT memiliki kualitas yang mampu bersaing di tingkat nasional.

"Anak-anak NTT bukan tidak berkualitas, hanya mungkin belum menemukan momentum yang tepat. Ke depan kita harus melihat rekrutmen ini karena kita tidak kalah. Banyak jenderal kita yang berasal dari NTT," katanya.

Julius juga menegaskan bahwa NTT tidak kekurangan sumber daya manusia yang mampu mengikuti pendidikan kepolisian.

"Hal itu membuktikan anak-anak kita tidak kurang kualitas maupun SDM-nya. Kita akan terus memonitor dan mengikuti perkembangan sehingga anak-anak NTT tidak hanya berada di jenjang Tamtama, tetapi juga bisa masuk Akpol maupun Akabri," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa DPRD NTT telah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Polda NTT untuk membahas polemik rekrutmen Taruna Akpol.

"Tuntutan massa mengenai RDP sudah masuk dalam agenda dan telah kami siapkan. Tinggal menyesuaikan momentum pelaksanaannya," tandasnya. (TIM)