Opini

Pajak Boleh Ditagih, Subsidi Jangan Disandera (Menyoal Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 dan Persoalan Batas Kewenangan Daerah)

20 Jul 2026 Baca Selengkapnya

Pidato Tidak Cukup, Saatnya Pemerintah Kabupaten Lembata Membuka Hasil Kerjanya

19 Jul 2026 Baca Selengkapnya

DILEMA PROFESIONAL MASUK PEMERINTAH: SALAH LANGKAH, MASUK PENJARA

15 Jul 2026 Baca Selengkapnya

Satu Aturan, Dua Kondisi Daerah yang Berbeda (Implementasi Pergub NTT Nomor 13 Tahun 2025 Perlu Menyesuaikan Karakteristik Daerah)

15 Jul 2026 Baca Selengkapnya

Negara Semakin Ketat Mengatur BBM, Sudahkah Sama Serius Menciptakan Lapangan Kerja?

12 Jul 2026 Baca Selengkapnya

27 Tahun LMND: Meneguhkan Jalan Perjuangan, Membangun Kekuatan Politik Rakyat

30 Jun 2026 Baca Selengkapnya

Demokrasi Ala Indonesia

26 Jun 2026 Baca Selengkapnya

Satu Tahun Melki–Johni: Antara Retorika Hilirisasi dan Realitas Struktural, MBG Harus jadi Momentum

26 Jun 2026 Baca Selengkapnya

Hilirisasi dan Industrialisasi: Jalan Revolusioner Menuju Kemandirian Ekonomi Indonesia

25 Jun 2026 Baca Selengkapnya

Menghidupkan Kembali Pasal 33 UUD 1945: Jalan Berdikari di Tengah Bayang-bayang Oligarki

24 Jun 2026 Baca Selengkapnya

NTT Mart dan Krisis Produksionis: Ketika Etalase Mengaburkan Luka Struktural

22 Jun 2026 Baca Selengkapnya

MENIMBANG WACANA REFORMASI JILID II BAHKAN REVOLUSI INDONESIA

18 Jun 2026 Baca Selengkapnya