Anggota DPRD NTT, Ana Waha Kolin: Calon Taruna Akpol Asal NTT Harus Menguasai Bahasa Daerah

Kupang- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Polda NTT agar menerapkan kebijakan afirmasi dalam proses rekrutmen calon Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), termasuk menjadikan penguasaan bahasa daerah dan pemahaman terhadap kearifan lokal sebagai salah satu persyaratan bagi peserta yang berasal dari NTT.

Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi PKB DPRD NTT, Ana Waha Kolin, usai menerima aspirasi dari Aliansi Masyarakat Adat Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif NTT di DPRD NTT, Kamis, 16 Juli 2026 siang.

"Ke depannya harus ada persyaratan-persyaratan itu harus dalam bentuk afirmasi juga. Misalnya calon taruna itu asal dari mana di NTT dan dia tau bahasa daerah dari awalnya," ujar Ana.

Ia menegaskan, penguasaan bahasa daerah menjadi bagian dari identitas serta bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang harus dimiliki oleh calon Taruna Akpol asal NTT.

"Kalau dia gak tau ya berarti bukan orang NTT dong. Jadi harus ada kearifan lokal yang dimiliki oleh para calon taruna, sehingga kita bisa mengawal itu. Jadi kalau tidak bisa maka jelas langsung gugur memang diawal seleksinya calon taruna," tambahnya.

Ana juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kearifan lokal dalam proses rekrutmen agar kesempatan bagi putra-putri daerah tidak semakin berkurang.

"Kalau memang kita tidak bisa mengadvokasi kearifan lokal pasti semua anak NTT terjun bebas. Jadi itu harus dikomunikasikan," lanjut politisi PKB tersebut.

Selain itu, Ana menuturkan bahwa proses rekrutmen calon Taruna dan Taruni Akpol di Polda NTT perlu melibatkan komunikasi sejak awal antara kepolisian, pemerintah daerah, dan DPRD sebagai bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Ia berkata, informasi mengenai pembukaan rekrutmen seharusnya tidak hanya diumumkan kepada publik, tetapi juga disampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD agar dapat dikawal bersama.

"Menurut saya, seharusnya pada saat pembukaan rekrutmen calon taruna-taruni informasi awal itu dikomunikasikan dengan pemda yang terinklut di dalamnya kita DPRD. Kita kan tidak tau. Kita tau setelah ada penerimaan, sekali lagi pembukaan apa saja disampaikan selain diumumkan, perlu dikomunikasikan juga," terangnya.

Ana juga meminta Kapolda NTT, Irjen Pol. Rudi Darmoko memperkuat komunikasi dan silaturahmi dengan seluruh unsur Forkopimda.

"Kenapa harus dikomunikasikan, supaya Pak Kapolda juga harus lakukan sowan, silaturahmi karena mereka, pemda dan kami karena kita dalam satu komunitas yang disebut Forkopimda. Jadi bagi saya, harus bisa dikomunikasikan sejak awal oleh Kapolda Polda NTT, sebagai satu kesatuan di dalam Forkopimda NTT," tandasnya.

Selanjutnya, ia mengusulkan agar NTT memperoleh kebijakan afirmatif sebagaimana diterapkan di Papua, mengingat kondisi geografis, topografi, serta keragaman bahasa dan budaya di daerah tersebut.

"Dan untuk NTT, saya setuju sama seperti Papua. Harus ada afirmatif atau kekhususan mengapa, karena NTT memiliki struktur geografis yang beda, topografi hingga bahasa yang berbeda serta punya kearifan lokal yang kental," tambah Ana.

Senada dengan itu, Anggota Fraksi PSI DPRD NTT, Simson Polin, juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan DPRD sebelum proses seleksi dimulai.

Menurut Simson, komunikasi sejak awal diperlukan agar kuota yang tersedia benar-benar dapat dimanfaatkan oleh putra-putri daerah.

"Seharusnya, sebelum dimulai tes ini harus ada komunikasi supaya hal ini bisa dikawal bersama. Jadi kalau kuotanya cuman 6 saja, maka kita pagari hanya untuk anak NTT. Supaya kuota itu benar-benar dinikmati anak daerah," ujarnya.

Ia optimistis sumber daya manusia asal NTT memiliki kemampuan untuk bersaing dalam seleksi Taruna Akpol, baik dari aspek fisik maupun intelektual.

"Saya yakin anak-anak kita NTT sangat mumpuni dan mampu untuk bersaing baik itu fisik maupun intelektualnya," kata politisi PSI tersebut

Sebagai tindak lanjut, Simson menyatakan akan berkoordinasi dengan Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni, guna mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Polda NTT terkait mekanisme rekrutmen Taruna Akpol.

"Sebagai perwakilan rakyat, kami akan segera komunikasikan bersama pimpinan agar segera ditindaklanjuti supaya tidak terjadi lagi ke depannya," katanya.

Ia berharap evaluasi tersebut dapat mencegah persoalan serupa terulang pada proses seleksi tahun-tahun berikutnya.

"Agar ini tidak berulang tahun terus menerus di tahun berikutnya. Dan pastinya kami akan kawal sehingga anak NTT bisa menjadi Akpol di daerahnya sendiri baik itu Akpol maupun Akmil," pungkas Simson. ** (R/HLNTT02)