Stunting di TTS Masih Tinggi, Aktivis Soroti Kemiskinan dan Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Pemerintah
Kota Kupang, Highlight NTT - Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan wilayah kabupaten terluas dan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Pulau Timor.
Permasalahan stunting di Kabupaten TTS masih sangat tinggi yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, angka kemiskinan yang tinggi, dan jangkauan wilayah yang luas.
Hal tersebut disampaikan Ines M. Talelu, aktivis PMKRI Kupang asal TTS, saat ditemui Highlight NTT di Kota Kupang, Rabu, 23 September 2026.
Ia mengatakan permasalahan stunting di Kabupaten TTS masih sangat tinggi yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi, angka kemiskinan yang tinggi dan jangkauan wilayah yang luas.
“Program bantuan dari pemerintah seperti PKH dan BLT yang belum tepat sasaran juga memperburuk kondisi ekonomi masyarakat dan berdampak pada anak-anak yang kurang mendapat gizi yang baik,” ujar dia.
“Adanya oknum ASN yang tidak jujur dan memanfaatkan program bantuan untuk kepentingan pribadi dan keluarga oknum, sehingga menyebabkan bantuan menjadi tidak tepat sasaran,” lanjut Ines.
Menurutnya, diperlukan perhatian khusus dari pemerintah serta masyarakat untuk mengawasi jalannya program pemerintah dalam rangka mengurangi angka stunting di Kabupaten TTS.
“Pemerintah harus mengawasi secara baik dalam pemilihan masyarakat yang pantas mendapatkan bantuan agar program menjadi lebih efektif,” tegas Ines, mantan Sekretaris Jenderal PMKRI Kupang.
“Dengan adanya pengawasan bantuan pemerintah yang benar, besar harapan program pemerintah tersebut dapat berjalan baik dan angka stunting bisa ditekan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ines Talelu menyarankan upaya dari pemerintah melalui puskesmas untuk menekan angka stunting terhadap anak di TTS juga harus ditingkatkan.
“Dengan melakukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan, serta sarana-prasarana posyandu agar masyarakat terutama ibu menyusui dan ibu hamil lebih mudah untuk mendapatkan akses kesehatan yang dapat mencegah gejala stunting," kata Ines.
Ia menambahkan, program pemerintah yang baik harus didukung dengan penguatan pelayanan dan infrastruktur yang memadai agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses program pemerintah yang ada.
Pemkab TTS Targetkan Penurunan Stunting
Bupati Timor Tengah Selatan (TTS), Eduard Markus Lioe, mengatakan langkah kolaboratif yang dilakukan pemerintah daerah merupakan bagian dari komitmen untuk menekan angka prevalensi stunting di wilayah tersebut.
Menurut Eduard, pemerintah daerah menargetkan prevalensi stunting mencapai 41,5 persen pada 2025 dan berlanjut dengan penurunan yang lebih signifikan pada 2026.
“Langkah kolaboratif ini merupakan tindak lanjut dari komitmen pemerintah daerah untuk menekan angka prevalensi stunting yang ditargetkan mencapai 41,5 persen pada tahun 2025, dan berlanjut ke penurunan yang lebih signifikan pada 2026,” kata Eduard beberapa waktu lalu, dilansir dari NTT Aktual.
Ia mengatakan sinergi antara pemerintah dan berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat penanganan stunting di Kabupaten TTS.
Kolaborasi tersebut penting karena penanganan stunting membutuhkan intervensi gizi yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyasar kelompok yang membutuhkan.
“Melalui sinergi ini, Pemkab TTS berharap angka stunting dapat terus menurun, menyusul tren positif di beberapa wilayah yang terus menurun berkat kolaborasi dan komitmen intervensi gizi secara spesifik,” ujarnya. ** (Agra)
Kolom Komentar
Suara Pembaca
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!
Rekomendasi Redaksi
Cari Berita
Trending NTT
Bulog Gelar Gerakan Pangan Murah di Sumba Barat Daya
Pendeta Ina Pimpin Doa untuk Jenazah PMI NTT ke-120 yang Tinggalkan Anak Kembar
Dua Dusun di Mandeu Raimanus Belum Terjangkau Listrik, 80 KK Menanti Kepastian
Pascagempa Manggarai, Pemulihan Air Bersih dan Jaringan Komunikasi Dikebut
Polisi Hentikan Musik Pesta yang Ganggu Warga Oebufu
PMKRI: Polisi Harus jadi Pelindung, Pengayom, dan Pelayan yang Dekat dengan Masyarakat
Dari RS Boromeus Bello ke Gereja Haukoto, Polisi Kawal Pengantaran Jenazah Romo Yalo
Pascagempa, DP3A Manggarai dan Plan Indonesia Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak
Warga Lapor Lewat 110, Polsek Maulafa Hentikan Musik Pesta yang Mengganggu
4 PMI Ilegal Asal NTT Dideportasi dari Malaysia, 3 Dipulangkan ke TTS dan Malaka