Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Bheramari, Ende, Mahasiswa KKN Unmuh Soroti Jarak dan Biaya Layanan

Ende- Kelompok mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Kupang (UMKoe) bersama tenaga kesehatan (nakes) Puskesmas Nangapanda dan kader Posyandu Desa Bheramari menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di Posyandu Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Rabu, 12 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut melayani pemeriksaan kesehatan bagi lansia, ibu, dan balita. Layanan yang diberikan meliputi pengecekan gula darah, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta edukasi mengenai kesehatan dan lingkungan.

Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Catur Darma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat.

Namun, bagi mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Kupang, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi seremoni pengabdian kampus, tetapi juga menjadi ruang untuk melihat secara langsung persoalan akses kesehatan, kondisi ekonomi masyarakat, serta tanggung jawab negara dalam memenuhi hak kesehatan warga.

"Secara teknis, pemeriksaan mencakup empat komponen utama, yakni cek gula darah, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta edukasi kesehatan dan lingkungan," kata Ama Makin, mahasiswa KKN UMKoe dalam keterangannya, Kamis (13/8).

Ia melanjutkan, kombinasi pemeriksaan tersebut dinilai sederhana, tetapi menyasar dua aspek penting sekaligus, yakni deteksi dini penyakit tidak menular seperti diabetes dan pemantauan status gizi anak serta lansia yang menjadi indikator penting pertumbuhan dan kesehatan jangka panjang.

Bheramari Nihil Stunting Sejak Februari 2025

Ibu Lian, salah seorang nakes yang terlibat dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa stunting menjadi salah satu perhatian utama pusat pelayanan kesehatan di daerah.

Ia mencatat, sejak Februari 2025, Desa Bheramari nihil kasus stunting. Capaian tersebut disebut luar biasa karena desa-desa lain di sekitar Bheramari masih mencatat angka stunting yang cukup tinggi.

"Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin setiap bulan menjadi salah satu kunci dalam upaya mitigasi dan pencegahan stunting secara berkelanjutan," kata Lian.

Kelompok mahasiswa KKN UMKoe menilai keberhasilan Bheramari menekan angka stunting hingga nol juga menunjukkan pentingnya pemeriksaan rutin dan pendampingan yang konsisten.

Mahasiswa berpandangan, ketika sebuah desa mampu mencapai nol stunting melalui pemeriksaan rutin dan pendampingan yang konsisten, desa lain yang masih memiliki angka stunting tinggi tidak serta-merta dapat disebut gagal karena masyarakatnya tidak mampu mengurus anak.

Menurut mereka, persoalan tersebut juga berkaitan dengan akses, sumber daya, serta pemerataan layanan dan infrastruktur kesehatan.

Jarak Menjadi Kendala Warga

Seorang ibu lansia yang diwawancarai dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan idealnya dilakukan minimal satu kali dalam sebulan.

Namun, jarak menuju pusat pelayanan kesehatan yang cukup jauh menjadi kendala bagi warga. Kondisi itu juga berpotensi menyebabkan warga, termasuk ibu yang hendak bersalin, terlambat mendapatkan pertolongan pertama dari tim medis.

"Banyak kepala keluarga di Desa Bheramari masih bergulat dengan persoalan ekonomi yang menjadi salah satu kendala utama masyarakat," ungkap dia.

Kelompok mahasiswa KKN UMKoe melihat persoalan jarak bukan sekadar persoalan geografis. Dalam perspektif ekonomi-politik, jarak juga dapat menjadi bentuk kemiskinan yang tersembunyi dalam ruang.

Warga miskin di desa terpencil harus menanggung biaya kesehatan sekaligus biaya transportasi dan kehilangan waktu produktif untuk menempuh perjalanan menuju fasilitas kesehatan.

Sementara itu, masyarakat di perkotaan yang memiliki akses lebih dekat terhadap fasilitas kesehatan tidak harus menanggung beban tambahan serupa.

Mahasiswa menilai ketimpangan spasial tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kesehatan masih menghadapi tantangan pemerataan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil.

Stunting Tidak Hanya Persoalan Gizi

Kelompok mahasiswa KKN UMKoe juga menilai persoalan stunting semestinya menjadi perhatian bersama mahasiswa, tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Secara klinis, stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis akibat asupan yang tidak memadai dalam jangka waktu lama. Namun, menurut mahasiswa, definisi tersebut lebih banyak menjelaskan gejala dan belum sepenuhnya menjawab akar persoalannya.

Mahasiswa menilai faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. Kondisi ekonomi masyarakat yang sulit dapat membuat keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

Oleh karena itu, mahasiswa berpandangan bahwa stunting perlu dibaca tidak hanya dari perspektif medis, tetapi juga dari perspektif ekonomi dan sosial.

Stunting dinilai bukan kejadian acak yang menimpa keluarga, melainkan berkaitan dengan pola kemiskinan. Keluarga berpendapatan rendah, memiliki akses pekerjaan terbatas, dan minim jaring pengaman sosial dinilai lebih rentan mengalami persoalan gizi pada anak.

Dengan demikian, mahasiswa menilai angka stunting juga dapat menjadi gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat.

Ketika sebuah desa memiliki angka stunting tinggi, hal tersebut dinilai dapat menjadi sinyal bahwa terdapat persoalan ekonomi dan akses layanan yang perlu mendapat perhatian, bukan semata-mata persoalan kurangnya edukasi gizi.

Fasilitas, Nakes, dan Aturan Harus Berjalan Bersama

Kelompok KKN UMKoe menekankan pentingnya pemenuhan pelayanan kesehatan melalui pembangunan fasilitas yang memadai, penambahan jumlah tenaga kesehatan di desa, serta aturan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak menyulitkan warga.

"Kesehatan merupakan hak warga negara yang telah diatur dalam undang-undang, bukan sekadar layanan yang tersedia atau tidak tersedia bergantung pada kemurahan hati pihak tertentu," jelas mereka.

Temuan mahasiswa di lapangan mencatat sejumlah keluhan masyarakat, antara lain akses menuju pusat kesehatan yang jauh, biaya transportasi yang mahal, serta aturan administratif yang dinilai kaku.

Ketiga persoalan tersebut dinilai saling berkaitan dalam membentuk rantai hambatan struktural.

Fasilitas kesehatan yang jauh membuat biaya transportasi meningkat. Di sisi lain, aturan administratif yang kaku dapat membuat warga yang sudah mengalami kesulitan ekonomi semakin sulit memperoleh layanan kesehatan.

Mahasiswa Tekankan Kesehatan sebagai Hak Warga Negara

Kelompok KKN UMKoe menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan warga negara merupakan amanat konstitusi dan undang-undang, bukan pilihan kebijakan yang dapat ditunda.

Menurut mahasiswa, kesehatan seharusnya dapat diakses masyarakat secara mudah dan terjangkau. Negara juga dinilai tidak seharusnya membebani masyarakat dengan biaya layanan kesehatan yang mahal, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan penting dalam kegiatan di Bheramari. Mahasiswa menilai ketika layanan kesehatan dasar masih menghadirkan beban biaya bagi masyarakat kecil, tanggung jawab negara berpotensi bergeser kepada individu.

Padahal, kesehatan merupakan hak dasar warga negara dan pemenuhannya menjadi bagian dari tanggung jawab bersama negara.

Kondisi di Desa Bheramari, menurut mahasiswa, menunjukkan bahwa implementasi hak kesehatan, terutama di wilayah terpencil, masih membutuhkan perhatian serius.

Solidaritas Tidak Boleh Menggantikan Tanggung Jawab Negara

Apa yang terjadi di Posyandu Desa Bheramari pada 12 Agustus 2026 menjadi gambaran kecil dari persoalan yang lebih besar, yakni layanan kesehatan dasar yang seharusnya menjadi hak masyarakat masih membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk inisiatif mahasiswa dan tenaga kesehatan di lapangan.

Kolaborasi mahasiswa KKN UMKoe, nakes Puskesmas Nangapanda, dan kader Posyandu Desa Bheramari menjadi bentuk pengabdian yang konkret dan patut diapresiasi.

Namun, mahasiswa menegaskan bahwa solidaritas semacam itu tidak boleh menjadi pengganti permanen bagi tanggung jawab negara.

Kesehatan gratis, akses yang merata, fasilitas yang memadai, jumlah tenaga kesehatan yang cukup, serta aturan yang berpihak kepada masyarakat kecil dinilai bukan permintaan berlebihan, melainkan bagian dari amanat konstitusi yang harus diwujudkan.

Bheramari telah menunjukkan bahwa perubahan dapat terjadi ketika terdapat komitmen dan konsistensi. Capaian nihil stunting sejak Februari 2025 menjadi salah satu bukti bahwa pemeriksaan rutin dan pendampingan berkelanjutan dapat memberikan hasil.

Oleh karena itu, mahasiswa KKN UMKoe berharap pengalaman di Bheramari dapat menjadi dorongan untuk memperkuat pemerataan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kesehatan. ** (H/KKN UMKoe)