Fernando Soares: HKTI NTT akan Menjadi Mata, Telinga, dan Solusi bagi Petani

Kota Kupang- Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Nusa Tenggara Timur (NTT) Fernando Jose Osorio Soares mengatakan organisasi yang dipimpinnya akan berkeliling ke 21 kabupaten dan satu kota di NTT.

Langkah itu dilakukan untuk hadir di tengah petani, mendengar keluhan mereka, sekaligus mencari solusi atas persoalan yang dihadapi.

"Kami akan keliling 21 kabupaten dan Kota Kupang untuk menjadi mata, telinga, untuk hadir di tengah-tengah petani," kata Fernando dalam pidatonya setelah dilantik sebagai Ketua DPD HKTI NTT periode 2026-2031 oleh Ketua DPN HKTI Sudaryono di Auditorium Undana, Rabu, 16 September 2026 siang.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD NTT tersebut juga menyoroti dampak gempa Flores magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026.

Gempa, kata dia, tidak hanya merusak rumah dan infrastruktur publik, tetapi juga berdampak pada berbagai infrastruktur pertanian, termasuk jaringan irigasi.

Oleh karena itu, Fernando meminta Ketua DPN HKTI Sudaryono menyampaikan kondisi tersebut kepada Menteri Pertanian dan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, ujar dia, dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk membantu proses pemulihan infrastruktur pertanian yang rusak akibat gempa.

Selain pemulihan pascagempa, Fernando berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam meningkatkan nilai tambah hasil pertanian dan peternakan masyarakat NTT.

"Kami berharap, program nasional ini, triliunan rupiah yang diturunkan Bapak Presiden Prabowo Subianto langsung kepada ternak-ternak rakyat untuk bisa dinikmati petani-petani NTT," ujar dia.

Menurut Fernando, program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perekonomian petani sehingga petani NTT bisa "naik kelas".

Ia mengatakan DPD HKTI NTT juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten/kota se-NTT.

Koordinasi tersebut dilakukan untuk menghimpun berbagai usulan dari daerah agar dapat disampaikan kepada pemerintah pusat melalui DPN HKTI.

"Karena, bapak ketua umum dengan presiden adalah rong nol, artinya, ketika presiden mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak Ketua Umum HKTI, maka terjadilah apa yang disampaikan," ucapnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, unsur Forkompinda, Rektor Undana, Prof. Jefri Bale, anggota DPR RI Esthon Foenay, dan sejumlah tokoh lainnya. **(EB)