WALHI NTT: Tambak Udang Skala Besar di Sumba Timur Mengancam Ruang Hidup Warga

Kupang- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nusa Tenggara Timur (WALHI NTT) menolak pembangunan tambak udang skala besar di Kabupaten Sumba Timur karena dinilai berpotensi menimbulkan krisis ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat setempat.

Proyek tambak udang tersebut direncanakan mencakup lahan seluas sekitar 2.000 hingga 2.150 hektar yang berada di Desa Palakahembi dan Kelurahan Watumbaka, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur.

WALHI NTT menegaskan proyek itu merupakan ekspansi industri berskala besar yang akan mengubah bentang alam sabana secara permanen.

Dalam siaran persnya kepada HighlightNTT, Selasa, 12 Mei 2026 pukul 12.12 WITA, WALHI NTT menyebut proyek yang diklaim sebagai solusi pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja itu justru berpotensi merusak lingkungan serta mengancam ruang hidup masyarakat.

“Pembangunan yang mengorbankan lingkungan dan masyarakat demi kepentingan investasi tidak dapat disebut sebagai kemajuan,” demikian pernyataan WALHI NTT.

Menurut WALHI, sabana di Sumba Timur bukanlah lahan kosong yang bebas dialihfungsikan.

WALHI berkata, kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis penting seperti menyimpan karbon, menjaga keseimbangan tata air, melindungi struktur tanah, serta menjadi habitat flora dan fauna.

Selain itu, sabana juga menjadi ruang penggembalaan ternak dan bagian dari identitas budaya masyarakat setempat.

WALHI NTT memperingatkan bahwa kerusakan lebih dari 2.000 hektar sabana dapat menyebabkan hilangnya sistem ekologis yang sulit dipulihkan.

Selain ancaman terhadap sabana, WALHI NTT juga menyoroti lokasi proyek yang disebut berada sekitar 700 meter dari permukiman warga.

Kedekatan itu dinilai berpotensi menimbulkan pencemaran udara, bau limbah tambak, kebisingan industri, hingga pencemaran sumber air masyarakat.

“Tambak udang dikenal sebagai industri yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar, mulai dari sisa pakan, bahan organik, antibiotik, hingga bahan kimia lain yang berpotensi mencemari tanah dan air,” tulis WALHI NTT.

WALHI juga mengingatkan bahwa proyek tersebut berada di bentang alam karst yang memiliki fungsi penting sebagai penyimpan cadangan air alami.

Kerusakan kawasan karst disebut dapat mengganggu sistem hidrologi, mempercepat krisis air bersih, dan meningkatkan risiko kekeringan di wilayah Sumba Timur yang beriklim kering.

Divisi Hukum WALHI NTT, Yulianto Behar Nggali Mara, mengatakan proyek tambak udang skala besar itu memperlihatkan bagaimana kepentingan investasi ditempatkan di atas keselamatan lingkungan dan masyarakat.

“Pembangunan semacam ini tidak bisa dibenarkan karena mengancam keberlanjutan sumber air, menghancurkan ekosistem sabana dan karst, serta memperbesar risiko krisis ekologis bagi masyarakat yang hidup di wilayah rentan kekeringan.

Dia berkata, negara seharusnya hadir melindungi ruang hidup masyarakat, bukan justru membuka jalan bagi penghancuran lingkungan atas nama investasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan industri tambak udang skala besar sering meninggalkan persoalan lingkungan dan sosial berkepanjangan.

“Janji kesejahteraan dan lapangan kerja yang selalu dijadikan alasan utama proyek-proyek seperti ini sering kali tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan," katanya.

Ketika lingkungan rusak, sumber air tercemar, dan ruang hidup masyarakat hilang, maka masyarakat lokal justru menjadi pihak yang paling menanggung beban,” lanjutnya.

WALHI NTT juga menyoroti minimnya transparansi dan lemahnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan proyek.

Menurut organisasi tersebut, pembangunan yang dijalankan tanpa persetujuan masyarakat dan tanpa partisipasi bermakna merupakan bentuk pengabaian terhadap hak warga atas ruang hidupnya.

Atas dasar itu, WALHI Nusa Tenggara Timur menyatakan sikap tegas:

Pertama, menuntut dilakukannya kajian lingkungan hidup yang independen, transparan, partisipatif, dan berpihak pada keselamatan ekologis serta hak-hak masyarakat.

Kedua, mendesak pemerintah memastikan perlindungan kawasan sabana dan bentang alam karst sebagai ekosistem penting penyangga kehidupan masyarakat Sumba Timur.

Ketiga, mendorong model pembangunan alternatif yang berkeadilan, berbasis komunitas, memperkuat ekonomi rakyat, dan tidak merusak lingkungan.

WALHI NTT menegaskan bahwa kesejahteraan tidak dapat dibangun di atas kehancuran lingkungan.

Apa yang sedang terjadi di Sumba Timur hari ini merupakan cerminan model pembangunan yang gagal model yang mengorbankan rakyat dan alam demi keuntungan segelintir pihak.

WALHI NTT menegaskan bahwa kesejahteraan tidak dapat dibangun di atas kerusakan lingkungan.

Organisasi itu menilai apa yang terjadi di Sumba Timur merupakan cerminan model pembangunan yang mengorbankan rakyat dan alam demi keuntungan segelintir pihak. ** (EB)