Sekolah GMIT dan 16 PAUD di TTS Belum Memiliki Gedung, Yerim Fallo Bawa Aspirasi ke DPR RI

Redaksi HighlightNTT
Dilihat 529x
Waktu Baca ± 2 Min
Bagikan Artikel
Sekolah GMIT dan 16 PAUD di TTS Belum Memiliki Gedung, Yerim Fallo Bawa Aspirasi ke DPR RI
Yerim Yos Fallo saat menemui Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel alias Once Mekel di Jakarta, Senin, 28 September 2026. Kredit: Aset Highlight NTT

Jakarta, Highlight NTT- Ketua DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT), Yerim Yos Fallo menemui Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel alias Once Mekel di Jakarta, Senin, 28 September 2026.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Yerim Fallo untuk menyampaikan aspirasi masyarakat TTS, khususnya terkait kondisi sejumlah lembaga pendidikan yang belum memiliki gedung sekolah.

Yerim yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPRD TTS periode 2024-2029 mengatakan, aspirasi yang disampaikan kepada Once Mekel berkaitan dengan sekolah-sekolah GMIT di TTS, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Selain itu, ia juga menyampaikan kondisi 16 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disebut belum memiliki gedung.

"Bertemu Kaka Once, saya menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai Sekolah GMIT di TTS SD, SMP, SMA, dan 16 PAUD di Kabupaten TTS yang belum memiliki gedung," kata Yerim Fallo.

Yerim Fallo berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian dari pemerintah dan DPR RI sehingga kebutuhan infrastruktur pendidikan di TTS dapat ditindaklanjuti.

Persoalan ketersediaan gedung sekolah menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan.

Oleh karena itu, aspirasi masyarakat TTS tersebut dibawa langsung ke tingkat pusat melalui pertemuan dengan anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan sejumlah sektor terkait.

Mengenai persoalan tersebut di atas, akan disuarakan Once Mekel dan diperjuangkan melalui Komisi X DPR RI.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga membahas persoalan desil yang saat ini dinilai menjadi salah satu penghambat masyarakat dalam mendapatkan bantuan pemerintah.

Menurutnya, persoalan desil perlu diperjuangkan agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap bantuan akibat persoalan pendataan.

“BPS harus melihat kembali persoalan desil ini dan memberikan jalan keluar. Harus ada solusi bagi rakyat,” pungkasnya. **(RH012)

Reaksi Pembaca:

Kolom Komentar

Suara Pembaca


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Sponsored
Teman Cerita - Bukan Cerita Biasa
Sponsored Content Teman Cerita - Bukan Cerita Biasa
Pasang Iklan
Sponsored
Teman Cerita - Bukan Cerita Biasa
Sponsored Content Teman Cerita - Bukan Cerita Biasa
Pasang Iklan