BRN: Gelar "Raja Timor" untuk Jokowi adalah Wujud Terima Kasih atas Pembangunan di NTT

Kota Kupang- Ketua DPW Relawan Brigade Rakyat Nusantara (BRN - NTT), Heben Marsolius Taemnanu, menegaskan bahwa pemberian gelar kehormatan "Raja Timor" kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, merupakan bentuk penghormatan adat tertinggi dari para raja dan pemangku adat di daratan Timor, bukan sebagai simbol penyerahan atau peralihan kekuasaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Heben saat ditemui HighlightNTT.com di Hotel Harper, Kota Kupang, Sabtu, 1 Agustus 2026. Ia mengaku prihatin dengan berbagai kesalahpahaman yang berkembang di ruang publik mengenai makna gelar kehormatan tersebut.

"Banyak yang salah paham, banyak yang mengartikan sesuka hati. Padahal, maknanya begitu dalam dan terikat erat dengan kearifan budaya kita," kata Heben.

Sebagai putra Amfoang yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan adat yang masih terjaga, Heben menjelaskan bahwa keluarganya berasal dari suku Nebanus yang dalam Keulayatan Amfoang memiliki posisi sebagai juru bicara kerajaan.

Ia menjelaskan, pemahaman terhadap nilai-nilai adat menjadi penting agar masyarakat tidak keliru menafsirkan penghormatan yang diberikan para raja kepada Jokowi.

Ia menegaskan bahwa gelar "Raja Timor" bukan dimaksudkan menjadikan Joko Widodo sebagai penguasa baru atau raja yang memerintah wilayah Timor.

"Dalam pemahaman leluhur kita, gelar ini adalah bentuk penghormatan tertinggi yang diberikan kepada seseorang yang telah menunjukkan kasih sayang, perhatian tulus, dan karya nyata bagi tanah ini," kata dia.

"Ini adalah pengakuan adat, bukan peralihan kekuasaan. Para Raja-raja di Timor memberikan ini karena beliau telah hadir, mendengar, dan membangun bersama kita selama sepuluh tahun masa kepemimpinannya," tegas Heben Taemnanu.

Menurut Heben, selama satu dasawarsa memimpin Indonesia, berbagai pembangunan yang dilakukan Joko Widodo telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Pulau Timor.

Ia menyebutkan bahwa ada jejak pembangunan jalan nasional di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), peningkatan akses jalan dan jembatan di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) era Presiden Jokowi.

Selain itu, pembangunan sarana air bersih dan fasilitas pendidikan di Kabupaten Belu dan Malaka, hingga pembangunan infrastruktur kesehatan, pelabuhan, dan akses internet di Kabupaten Kupang serta Kota Kupang sebagai bagian dari jejak pembangunan Jokowi.

"Beliau tidak datang untuk memerintah kita, tapi datang untuk merangkul kita setara dengan saudara-saudaranya di daerah lain. Jalan yang dulu berlumpur kini bisa dilewati kendaraan kapan saja," tutur Taemnanu.

"Puskesmas yang dulu minim fasilitas kini bisa melayani dengan lebih baik. Anak-anak kita kini lebih mudah mendapatkan beasiswa. Petani kita lebih mudah menjual hasil buminya. Semua itu adalah bukti nyata perhatian beliau," ujarnya.

Heben menjelaskan, dalam budaya masyarakat Timor, seseorang yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan orang banyak layak memperoleh penghormatan tertinggi.

Oleh karena itu, gelar "Raja Timor" merupakan ungkapan terima kasih yang disampaikan melalui tradisi leluhur sebagai tanda bahwa sosok tersebut telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar masyarakat Timor.

Namun demikian, Heben Taemnanu menyayangkan munculnya berbagai persepsi yang dinilai tidak memahami konteks budaya.

"Saya melihat banyak tanggapan yang terbalik maknanya. Ada yang mengira ini pergeseran kekuasaan, ada yang menganggap hal yang tak pantas. Padahal kita sedang melupakan nilai dasar budaya kita: menghargai kebaikan orang lain," kata dia.

"Jangan sampai kita menjadi masyarakat yang tak tahu berterima kasih, yang hanya pandai mengkritik tanpa pernah menghitung apa yang sudah kita terima," katanya lagi.

Menanggapi rencana aksi demonstrasi yang disuarakan sejumlah kalangan mahasiswa terkait pemberian gelar tersebut, Heben mengaku menghormati kebebasan berpendapat.

Meski demikian, ia mengimbau agar setiap penyampaian aspirasi dilakukan secara santun serta didasarkan pada pemahaman terhadap nilai-nilai adat dan fakta yang utuh.

"Saya menghargai kebebasan menyampaikan pendapat, namun mari bertanya dulu pada pemangku adat, mari memahami konteks budayanya, sebelum bergegas mengambil kesimpulan. Jangan sampai aksi yang dimaksudkan untuk menjaga nilai justru menjadi alat yang memperuncing perpecahan," ucapnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi maupun provokasi yang berpotensi memecah persatuan.

"Jangan mudah termakan berita bohong atau provokasi yang ingin memecah belah kita. Ada yang sengaja memutarbalikkan fakta agar kita saling curiga, padahal tujuan utamanya bukan untuk kepentingan NTT, melainkan untuk kepentingan kelompok tertentu," tegas Heben.

Di akhir penyampaiannya, Heben mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, pemuda, mahasiswa hingga masyarakat luas, untuk menyikapi polemik tersebut secara bijaksana dan mengedepankan persatuan.

"Mari kita kembali pada akal sehat dan hati nurani. Kita tidak perlu saling mencaci atau saling menuduh. Mari kita jaga persatuan yang sudah terjalin erat," ajak Heben.

"Daripada sibuk mempersoalkan simbol penghargaan, jauh lebih penting jika kita bersama-sama menjaga, melanjutkan, dan menyempurnakan pembangunan yang sudah diletakkan," tandasnya.

Ia menambahkan, fokuslah pada upaya membawa NTT dan Indonesia menuju kemajuan yang berkeadilan, bukan pada hal-hal yang justru menghambat langkah bersama.

Bagi masyarakat Timor, kata Taemnanu, penghormatan kepada Joko Widodo merupakan simbol bahwa jejak pembangunan yang telah dilalui bersama akan terus dikenang, dihargai, dan diteruskan sebagai warisan perjuangan bagi generasi mendatang. ** (EB)