Anggota DPRD NTT Desak Transparansi Penyaluran Bantuan Rp200 Miliar Korban Gempa Flores

Kota Kupang- Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Junaidin Mahasan mempertanyakan secara serius realisasi bantuan Rp200 miliar yang telah disalurkan pemerintah pusat untuk masyarakat terdampak gempa Flores.

Junaidin mempertanyakan kepada Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten yang terdampak gempa mengenai percepatan realisasi bantuan tersebut.

Sebab, pemerintah pusat sebelumnya telah menyalurkan bantuan sebesar Rp200 miliar untuk penanganan dampak bencana gempa Flores.

Bahkan, kata dia, pemerintah menyatakan dana Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak sudah diterima.

Namun, menurut Junaidin, kondisi di lapangan menunjukkan masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

"Masih ada masyarakat yang telepon, WhatsApp, dan inbox saya yang membutuhkan terpal, selimut, makanan, air minum, dan kebutuhan dasar lainnya," ungkap Junaidin kepada HighlightNTT, Kamis (10/9).

Dia berkata, kondisi tersebut merupakan keadaan darurat. Karena itu, masyarakat tidak dapat diminta menunggu terlalu lama hanya karena proses administrasi pemerintah.

"Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama. Kalau ada kendala administrasi, pengadaan, verifikasi, atau pertanggungjawaban, pemerintah harus mencari jalan keluarnya," ujarnya.

Ia menegaskan, prosedur birokrasi tidak boleh menjadi alasan lambannya penyaluran bantuan kepada masyarakat yang sedang menghadapi situasi bencana.

"Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat," tegasnya.

Ketua Fraksi PSI DPRD NTT itu meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terdampak membuka secara transparan penggunaan dana bantuan Rp200 miliar tersebut.

Dia meminta pemerintah menjelaskan berapa dana yang sudah diterima masing-masing daerah, berapa yang sudah direalisasikan, serta berapa dana yang sudah benar-benar sampai kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah diminta menjelaskan dana tersebut digunakan untuk apa saja.

Junaidin Mahasan juga meminta pemerintah membuka data mengenai ketersediaan bantuan di lapangan.

Data tersebut antara lain stok terpal, tenda, selimut, makanan, dan air minum yang tersedia, serta wilayah mana saja yang hingga saat ini belum menerima bantuan.

"Jangan hanya mengatakan bantuan sudah disalurkan. Tunjukkan datanya dan pastikan rakyat benar-benar menerimanya," kata Junaidin.

Sekretaris Komisi II DPRD NTT itu juga menyampaikan bahwa dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata berapa besar anggaran yang sudah masuk ke rekening pemerintah.

Menurut dia, ukuran keberhasilan penanganan bencana adalah seberapa banyak masyarakat yang telah terlindungi dan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

"Dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum, dan tidur dengan layak," imbuh dia.

Junaidin menegaskan uang negara harus segera digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.

"Uang negara harus bergerak secepat penderitaan rakyat. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama," pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Gubenur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena belum memberikan tanggapan. ** (EB)