Satu Tahun Melki–Johni: Antara Retorika Hilirisasi dan Realitas Struktural, MBG Harus jadi Momentum

Oleh: Yosi Asafa (Sekretaris DPW PRIMA NTT)

Opini- Dalam kerangka pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, agenda swasembada pangan ditempatkan sebagai salah satu prioritas strategis bangsa.

Target besar tersebut secara konseptual ditopang oleh strategi hilirisasi, yaitu upaya memperpanjang rantai nilai sumber daya alam agar mampu menciptakan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta mendorong transformasi struktur ekonomi nasional.

Di tingkat daerah, mandat tersebut diterjemahkan kembali dalam agenda pembangunan Nusa Tenggara Timur oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Melki Laka Lena–Johni Asadoma.

Sejak masa kampanye, hilirisasi ditempatkan sebagai salah satu program prioritas yang diyakini mampu mengubah wajah ekonomi NTT yang selama ini masih sangat bergantung pada penjualan komoditas mentah.

Namun, setelah satu tahun pemerintahan berjalan, muncul pertanyaan yang patut diajukan secara kritis sekaligus konstruktif: sejauh mana komitmen hilirisasi tersebut telah diterjemahkan menjadi langkah-langkah struktural yang nyata dan terukur?

Hilirisasi sebagai Kesepakatan Programatik

Dukungan politik dari berbagai elemen, termasuk Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) NTT, sejak awal bertumpu pada kesamaan pandangan bahwa hilirisasi merupakan jalan strategis untuk membangun fondasi ekonomi daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Logikanya sederhana namun sangat mendasar. Ketika hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan kelautan tidak lagi dijual sebagai bahan mentah, maka rantai produksi akan menjadi lebih panjang.

Akan muncul proses pengolahan, peningkatan kualitas produk, penciptaan lapangan kerja baru, kenaikan skala produksi di tingkat petani dan nelayan, hingga lahirnya berbagai industri turunan yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat.

Karena itu, hilirisasi sesungguhnya bukan sekadar program sektoral. Hilirisasi adalah instrumen transformasi ekonomi yang bertujuan mengubah corak produksi masyarakat dari pola agraris subsisten menuju ekonomi yang lebih produktif, modern, dan berorientasi industri.

Gagasan inilah yang menjadi fondasi konseptual dukungan politik terhadap pasangan Melki–Johni dalam forum Rapat Kerja Wilayah Partai PRIMA NTT saat itu.

Tentu harus diakui bahwa satu tahun pemerintahan bukanlah waktu yang cukup untuk menilai keberhasilan sebuah proyek transformasi ekonomi yang bersifat struktural.

Perubahan pola produksi yang telah berlangsung puluhan tahun tidak mungkin diwujudkan hanya melalui kebijakan jangka pendek.

Transformasi semacam ini membutuhkan investasi besar, koordinasi lintas sektor, serta penguatan institusi ekonomi yang dilakukan secara konsisten dan terencana.

Namun justru karena hilirisasi merupakan agenda jangka panjang, publik berhak mengharapkan adanya fondasi awal yang jelas.

Peta jalan yang terukur, proyek percontohan berskala besar, kawasan industri berbasis komoditas unggulan, atau kebijakan yang secara eksplisit menunjukkan arah industrialisasi daerah seharusnya mulai terlihat pada tahun pertama pemerintahan. Pada titik inilah kesenjangan antara ekspektasi publik dan realitas implementasi mulai tampak.

Hilirisasi yang Belum Terlembaga

Jika dievaluasi secara objektif, hilirisasi di NTT hingga saat ini belum sepenuhnya terlembaga dalam bentuk kebijakan maupun aksi pembangunan yang terintegrasi.

Pertama, belum terlihat desain strategis yang komprehensif mengenai bagaimana peningkatan kapasitas produksi di sektor hulu akan disinkronkan dengan pembangunan kapasitas pengolahan di sektor hilir.

Padahal hubungan antara keduanya merupakan inti dari hilirisasi. Tanpa keterkaitan struktural tersebut, hilirisasi berpotensi berhenti pada tataran jargon pembangunan.

Kedua, transformasi ekonomi tidak dapat dicapai melalui pendekatan yang sporadis dan berskala kecil. Ia membutuhkan gerakan besar yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, koperasi, hingga masyarakat produsen. Sampai hari ini belum tampak mobilisasi kebijakan yang cukup masif untuk menggeser struktur produksi yang selama ini menjadi karakter ekonomi NTT.

Ketiga, keberadaan NTT Mart kerap dipersepsikan sebagai simbol keberhasilan hilirisasi. Padahal secara substansial, fungsi utama NTT Mart lebih tepat dipahami sebagai etalase pemasaran produk UMKM. NTT Mart tidak menjual bahan mentah, melainkan produk olahan akhir dari berbagai pelaku usaha di daerah.

Keberadaannya tentu penting sebagai saluran distribusi dan promosi produk lokal. Namun etalase pemasaran tidak dapat menggantikan kebutuhan yang lebih mendasar, yakni pembangunan kapasitas produksi dan industri pengolahan.

Tanpa penguatan sektor produksi, pemasaran semata tidak akan cukup untuk menciptakan industrialisasi yang sesungguhnya.

MBG Harus Menjadi Momentum

Di tengah berbagai tantangan tersebut, sesungguhnya terdapat peluang besar yang dapat menjadi katalis percepatan hilirisasi di NTT, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program nasional ini menghadirkan pasar yang sangat besar bagi produk pangan lokal, baik dalam bentuk bahan baku maupun produk olahan.

Dalam perspektif pembangunan industri, kepastian permintaan merupakan salah satu faktor terpenting yang mendorong peningkatan kapasitas produksi dan investasi pengolahan.

Karena itu, MBG seharusnya tidak hanya dipandang sebagai program sosial untuk pemenuhan gizi masyarakat.

Lebih dari itu, MBG dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah apabila rantai pasoknya dirancang untuk menyerap hasil produksi petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM lokal.

Sayangnya, hingga saat ini belum terlihat strategi besar yang secara sistematis menghubungkan peluang pasar dari program MBG dengan agenda hilirisasi daerah.

Perhatian publik masih lebih banyak tersita pada kunjungan-kunjungan ke SPPG yang bernuansa seremonial, sementara persoalan mendasar mengenai rantai pasok pangan lokal belum mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, sebagian kebutuhan operasional SPPG masih bergantung pada pasokan dari luar NTT.

Padahal jika momentum ini dimanfaatkan secara serius, MBG dapat menjadi titik awal lahirnya ekosistem produksi dan pengolahan pangan yang lebih kuat di NTT.

Saatnya Bergerak Lebih Fokus

Secara konseptual, arah kebijakan hilirisasi yang diusung Pemerintah Provinsi NTT sejalan dengan agenda nasional swasembada pangan. Fondasi gagasannya tepat: memperpanjang rantai nilai, meningkatkan produktivitas, memperkuat nilai tambah, dan mendorong transformasi ekonomi daerah.

Namun, evaluasi terhadap tahun pertama pemerintahan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum memperlihatkan langkah struktural yang cukup kuat untuk menandai dimulainya proses transformasi ekonomi yang diharapkan.

Penilaian ini bukan untuk menafikan kompleksitas tantangan maupun keterbatasan waktu yang dihadapi pemerintah daerah.

Sebaliknya, evaluasi ini penting sebagai pengingat bahwa hilirisasi bukan proyek jangka pendek yang cukup dijalankan melalui slogan dan narasi pembangunan.

Hilirisasi membutuhkan keberanian mengambil keputusan strategis, konsistensi kebijakan, investasi yang terarah, serta orkestrasi kelembagaan yang kuat.

Tantangan utama ke depan bukan lagi terletak pada perumusan visi, melainkan pada kemampuan menerjemahkan visi tersebut menjadi arsitektur kebijakan yang konkret dan operasional.

Pemerintah harus mampu menghubungkan produksi rakyat di sektor hulu dengan industri pengolahan dan pasar secara sistematis.

Hanya melalui langkah itulah hilirisasi dapat bergerak keluar dari ruang retorika menuju realitas transformasi ekonomi yang nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Catatan: Opini ini sebelumnya terbit di idekita.id, 26 Februari 2026. Redaksi HighlightNTT kemudian menayangkan kembali dengan tidak menghilangkan subtansi aslinya.