Pidato Tidak Cukup, Saatnya Pemerintah Kabupaten Lembata Membuka Hasil Kerjanya

Oleh: Alfarisdam (Aktivis Mahasiswa Sumbawa Asal Kabupaten Lembata)

OPINI- Apel Kesadaran Bulan Juli 2026 menjadi panggung bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk menyampaikan berbagai komitmen, mulai dari disiplin ASN, percepatan pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan distribusi BBM, hingga penguatan program Nelayan, Tani, dan Ternak (NTT). Semua terdengar baik. Namun, di tengah berbagai komitmen tersebut, publik berhak mengajukan satu pertanyaan mendasar: apa hasil nyata dari semua yang telah dikerjakan?

Pemerintah tidak bisa terus-menerus meminta masyarakat percaya hanya melalui pidato dan pernyataan. Kepercayaan publik dibangun oleh keterbukaan, bukan oleh narasi. Karena itu, setiap komitmen yang disampaikan kepada masyarakat harus diikuti dengan data, capaian, dan evaluasi yang dapat diakses oleh publik.

Salah satu yang paling mendesak adalah persoalan pengawasan BBM. Wakil Bupati, Muhamad Nasir menyatakan bahwa Tim Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM terus melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Pernyataan tersebut tentu patut diapresiasi. Namun, masyarakat berhak mengetahui hasilnya.

Setidaknya ada beberapa informasi yang semestinya dibuka secara transparan kepada masyarakat:

Berapa kali operasi atau pengawasan telah dilakukan? Apa saja temuan selama proses pengawasan berlangsung? Berapa kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil ditemukan? Siapa saja yang telah dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku? Apakah distribusi BBM saat ini lebih baik dibandingkan sebelum Satgas dibentuk? Apa indikator yang digunakan pemerintah untuk menyatakan bahwa pengawasan berjalan efektif?

Tanpa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, pengawasan hanya akan dipersepsikan sebagai aktivitas administratif yang tidak dapat diukur manfaatnya oleh masyarakat.

Hal yang sama juga berlaku pada optimalisasi PAD. Pemerintah mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan retribusi. Pertanyaannya, setelah penerimaan daerah meningkat, ke mana arah penggunaannya? Program apa yang telah berhasil dibiayai? Sejauh mana peningkatan PAD benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik?

Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan percepatan pembangunan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Maka pemerintah seharusnya tidak hanya meminta seluruh OPD mempercepat pekerjaan, tetapi juga menyampaikan kepada masyarakat program mana yang sudah selesai, mana yang masih terlambat, apa penyebab keterlambatan, dan bagaimana strategi penyelesaiannya. Transparansi progres pembangunan merupakan bentuk akuntabilitas, bukan kelemahan pemerintah.

Demikian pula dengan program unggulan Nelayan, Tani, dan Ternak (NTT). Keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya bantuan yang disalurkan. Publik berhak mengetahui berapa penerima manfaat, bagaimana mekanisme penyaluran, bagaimana sistem pengawasannya, dan apakah program tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika evaluasi itu tidak pernah dipublikasikan, maka masyarakat sulit menilai apakah program tersebut berhasil atau hanya menjadi agenda rutin pemerintah.

Masyarakat Lembata hari ini membutuhkan pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan yang berani menyampaikan keberhasilan sekaligus mengakui kekurangan. Sebab transparansi bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan fondasi untuk membangun kepercayaan publik.

Sudah saatnya setiap pidato pemerintah disertai dengan laporan kinerja yang terukur dan dapat diuji. Jangan biarkan kata-kata seperti pengawasan, evaluasi, percepatan, optimalisasi, dan pelayanan hanya menjadi istilah yang terus diulang dalam setiap sambutan tanpa pernah diketahui hasil nyatanya.

Publik tidak sedang meminta pidato yang lebih panjang. Publik hanya meminta bukti. Tunjukkan hasil pengawasan BBM, buka capaian PAD, laporkan progres pembangunan, dan sampaikan evaluasi program kepada masyarakat. Sebab pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang pandai berbicara, melainkan pemerintahan yang berani mempertanggungjawabkan setiap ucapannya di hadapan rakyat. ** (A)