Penerimaan Pajak Meningkat, Pemerintah Baru Memulai Ujian (Saatnya Pemerintah Membuktikan Kinerja)

Oleh: Afrisdam (Aktivis Mahasiswa Sumbawa Asal Kabupaten Lembata, NTT)

OPINI- Meningkatnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Nusa Tenggara Timur patut diapresiasi sebagai sebuah capaian dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Di tengah menurunnya transfer pemerintah pusat, meningkatnya belanja pegawai, serta berbagai kewajiban fiskal yang masih harus diselesaikan, bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentu menjadi kabar baik. Kondisi ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan roda pemerintahan sekaligus mempertahankan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Namun demikian, keberhasilan tersebut belum dapat dijadikan ukuran bahwa pemerintahan telah berhasil menjalankan fungsinya secara utuh. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan menghimpun pendapatan hanyalah langkah awal. Ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada sejauh mana pendapatan itu mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang tepat sasaran, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Narasi mengenai sempitnya ruang fiskal yang disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan gambaran bahwa pemerintah memang sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat memaksa daerah mencari sumber pembiayaan yang lebih mandiri. Dalam situasi seperti itu, memperkuat penerimaan daerah melalui peningkatan kepatuhan pajak merupakan langkah yang logis dan bahkan menjadi kebutuhan. Daerah memerlukan kemampuan fiskal yang memadai agar pelayanan publik tidak terganggu dan berbagai program pembangunan tetap dapat berjalan.

Akan tetapi, logika fiskal tidak boleh berhenti pada bertambahnya angka penerimaan. Keberhasilan meningkatkan pendapatan bukanlah garis akhir dari sebuah pemerintahan, melainkan awal dari proses pembuktian. Setelah penerimaan meningkat, pertanyaan yang jauh lebih penting justru mulai muncul. Apakah tambahan pendapatan tersebut telah memperbaiki kualitas pelayanan publik? Apakah masyarakat mulai merasakan perubahan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah pemerintah secara terbuka menjelaskan ke mana tambahan penerimaan itu dialokasikan serta manfaat apa yang telah dihasilkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting karena masyarakat tidak pernah menilai pemerintah semata-mata berdasarkan laporan realisasi anggaran atau capaian statistik fiskal. Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan jauh lebih sederhana sekaligus lebih nyata. Mereka menilai dari jalan yang setiap hari mereka lewati, pelayanan kesehatan yang mereka akses, sekolah tempat anak-anak mereka belajar, kemudahan memperoleh kebutuhan dasar, hingga kualitas pelayanan birokrasi yang mereka hadapi.

Di Kabupaten Lembata, misalnya, masyarakat masih menghadapi antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada waktu-waktu tertentu. Terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi kondisi tersebut, pengalaman seperti itu menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah lebih banyak dibentuk oleh pelayanan yang mereka rasakan daripada angka-angka fiskal yang dipublikasikan. Fenomena serupa juga masih dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pelayanan publik lainnya di sejumlah daerah. Oleh karena itu, keberhasilan fiskal baru memperoleh makna apabila mulai tercermin dalam meningkatnya kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara keberhasilan fiskal dan keberhasilan pemerintahan. Keberhasilan fiskal menunjukkan bahwa pemerintah berhasil memperkuat kapasitas pendapatan daerah. Sementara itu, keberhasilan pemerintahan diukur dari kemampuan mengubah kapasitas fiskal tersebut menjadi kebijakan yang efektif, pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang tepat sasaran, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kepercayaan publik tidak lahir karena pemerintah berhasil mengumpulkan lebih banyak uang. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat bahwa setiap rupiah yang mereka bayarkan benar-benar kembali dalam bentuk manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Oleh sebab itu, semakin besar penerimaan yang berhasil dihimpun, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk menunjukkan transparansi, efektivitas belanja, efisiensi pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil.

Memang harus diakui bahwa kondisi fiskal yang terbatas tidak memungkinkan seluruh persoalan diselesaikan dalam waktu singkat. Keterbatasan anggaran merupakan realitas yang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menggeser ukuran keberhasilan hanya pada besarnya pendapatan yang berhasil dikumpulkan. Justru dalam situasi yang penuh keterbatasan inilah pemerintah dituntut semakin cermat menentukan skala prioritas, semakin efisien mengelola anggaran, dan semakin terbuka menjelaskan hasil dari setiap kebijakan yang dijalankan.

Pada saat yang sama, masyarakat sejatinya tidak sedang menolak kewajiban membayar pajak. Masyarakat memahami bahwa pajak merupakan salah satu fondasi utama pembangunan daerah. Tanpa penerimaan yang memadai, pembangunan tidak akan berjalan optimal dan pelayanan publik akan semakin terbatas. Yang diharapkan masyarakat adalah adanya keseimbangan antara kewajiban warga negara dan tanggung jawab pemerintah. Ketika masyarakat telah memenuhi kewajibannya sebagai pembayar pajak, pemerintah pun berkewajiban memastikan bahwa setiap tambahan penerimaan benar-benar diterjemahkan menjadi pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, serta tata kelola pemerintahan yang semakin profesional.

Pada akhirnya, meningkatnya penerimaan pajak memang layak dipandang sebagai langkah awal dalam memperkuat fiskal daerah. Akan tetapi, keberhasilan pemerintahan tidak akan ditentukan oleh besarnya pendapatan yang berhasil dihimpun semata. Keberhasilan itu justru akan dinilai dari sejauh mana pemerintah mampu membuktikan bahwa setiap rupiah yang masuk ke kas daerah benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, tata kelola yang lebih akuntabel, pembangunan yang semakin berkualitas, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Di situlah sesungguhnya narasi mengenai keberhasilan fiskal menemukan pembuktiannya. Sebab, pajak bukanlah tujuan akhir pembangunan, melainkan instrumen untuk menghadirkan negara yang benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. Ketika penerimaan daerah meningkat, saat itulah ujian sesungguhnya bagi pemerintah dimulai: membuktikan bahwa setiap rupiah yang dipercayakan rakyat mampu diubah menjadi kesejahteraan yang nyata. ** (A)