HMI Maumere Desak PB HMI segera Terbitkan SK Kepengurusan demi Keberlangsungan Organisasi

Kupang- HMI Cabang Maumere mendesak PB HMI agar segera menerbitkan SK kepengurusan demi menjaga keberlangsungan organisasi dan mengoptimalkan peran kader di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum HMI Cabang Maumere Periode 2023–2025, Andi Abdul Fattaah, saat bersilaturahmi dengan Sekretaris Umum Majelis Wilayah Korps Alumni HMI (MW KAHMI) Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Hamza Huri Wulakada di Kota Kupang, Jumat (8/5).

HMI Maumere juga menyampaikan keprihatinan atas belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) kepengurusan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap jalannya roda organisasi, proses perkaderan, serta pelaksanaan kerja-kerja keumatan dan kebangsaan di tingkat cabang.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Andi menyayangkan sikap PB HMI yang dinilai mencampuradukkan kepentingan politik dengan kerja-kerja organisasi kemahasiswaan.

Ketum Andi Abdul menjelaskan, kondisi tersebut berdampak pada tertundanya legalitas kepengurusan HMI Cabang Maumere.

“Kami sangat menyayangkan belum adanya kejelasan sikap maupun langkah konkret dari PB HMI terkait penerbitan SK HMI Cabang Maumere,” ungkap Andi.

Dia berkata, keterlambatan penerbitan SK dapat menghambat aktivitas organisasi dan berpotensi melemahkan peran strategis HMI sebagai organisasi kader dalam menjawab persoalan umat dan bangsa.

“Kondisi ini menghambat jalannya organisasi dan berpotensi melemahkan peran strategis HMI sebagai organisasi kader dalam menjawab persoalan umat dan bangsa,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum MW KAHMI NTT, Dr. Hamza H. Wulakada, berharap dinamika organisasi di tingkat nasional tidak sampai mengorbankan proses pengkaderan di tingkat cabang.

Ia menjelaskan, cabang merupakan ujung tombak organisasi sehingga kepastian legalitas sangat penting agar agenda perkaderan dan kerja-kerja keumatan tetap berjalan maksimal.

“Jika cabang terlalu lama vakum, maka kader di tingkat komisariat rentan mengalami disorientasi organisasi,” kata Hamza.

Selain itu, Hamza juga mendorong PB HMI untuk melakukan pembenahan sistem administrasi organisasi secara lebih modern dan profesional.

Direktur Pascasarjana Universitas Nusa Cendana itu mengatakan sudah saatnya HMI memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait batas waktu penerbitan SK.

Ia juga mendorong pembangunan layanan administrasi berbasis digital serta sistem informasi kader yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi.

“Dunia hari ini sudah berbicara tentang AI dan tata kelola modern. HMI sebagai organisasi kader harus mampu beradaptasi agar tetap profesional, modern, dan tidak tertinggal zaman,” ujar Dr. Hamza Wulakada, mantan Ketua Umum HMI Cabang Kupang.

Hamza menambahkan, MW KAHMI NTT siap mendukung setiap upaya pembenahan organisasi demi terwujudnya HMI yang lebih baik, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Hingga berita ini ditayangkan, Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2024-2026 Bagas Kurniawan belum berhasil dikonfirmasi. ** (EB)