Fernando Soares: HKTI Harus Hadir di Tengah Sawah dan Memastikan Petani Naik Kelas

Kota Kupang- Fernando Jose Osorio Soares terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Nusa Tenggara Timur periode 2026-2031.

Ia mengatakan HKTI akan hadir lebih dekat dengan petani untuk memperjuangkan kesejahteraan, akses pupuk, bibit, alat pertanian, hingga penyelesaian persoalan lahan petani.

Hal itu disampaikan Fernando Soares kepada sejumlah wartawan di Kota Kupang, Selasa, 15 September 2026, sekitar pukul 12.58 WITA, setelah terpilih secara aklamasi memimpin HKTI NTT.

"Saya oleh mayoritas, hampir semua pengurus kabupaten dan kota, meminta saya sebagai Ketua HKTI Provinsi NTT dan saya memutuskan untuk menerima," kata Fernando, akrab disapa Nando Soares.

Ia menuturkan, keberadaan HKTI penting bagi NTT karena hampir 50 persen masyarakat di provinsi itu bermata pencaharian di sektor pertanian.

"Kami HKTI merasa bahwa kita harus hadir di tengah-tengah petani kita. Kita harus hadir di tengah-tengah sawah mereka. Kita memberikan kepastian bahwa petani kita harus naik kelas, petani kita harus mencapai kesejahteraan," ujar Soares.

Nando Soares mengatakan perhatian pemerintah Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian membuka peluang bagi petani NTT untuk memperoleh manfaat dari berbagai program pemerintah.

"Apalagi di saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian yang begitu besar di dunia pertanian," kata dia.

Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT itu mengatakan bahwa program swasembada pangan yang dikerjakan pemerintahan Presiden Prabowo sangat besar dan luas.

"Kami merasa bahwa petani NTT juga harus kita bersama-sama merasakan program dari Bapak Presiden yang begini luar biasa," imbuh Soares.

Selain swasembada pangan, dia menyinggung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang menurut dia dapat menjadi wadah untuk memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian.

Menurut dia, Koperasi Desa Merah Putih ke depan dapat menjadi pusat pangan yang menampung hasil pertanian masyarakat desa untuk kemudian terintegrasi dengan program MBG.

"Kita, petani kita, tidak perlu susah-susah mencari jaringan penjualan. Negara langsung hadir di tengah-tengah mereka untuk mengambil hasil pertanian," sebutnya.

"Koperasi Desa Merah Putih ke depan akan menjadi pusat pangan, di mana petani-petani kita bisa menjual hasil-hasil pertaniannya di Koperasi Desa Merah Putih dan terintegrasi dengan Makan Bergizi Gratis," lanjut Soares.

Oleh karena itu, dia mengatakan HKTI akan bersama-sama dengan petani di NTT untuk mencapai kesejahteraan melalui berbagai program pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Soares juga ditanya mengenai sikap HKTI terhadap lahan-lahan petani yang berada di dalam kawasan hutan lindung.

Dia mengatakan HKTI akan mempelajari persoalan tersebut dan melihat kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah advokasi.

"Bila perlu kita hadir mengadvokasi supaya hak-hak yang harus didapatkan masyarakat, hak-hak yang menjadi milik rakyat, harus kembali kepada tangan rakyat," tegas Soares.

Dia mengatakan setelah pelantikan, HKTI NTT akan melakukan roadshow ke 22 kabupaten dan kota di NTT.

Kegiatan itu sekaligus untuk melihat secara langsung persoalan yang dihadapi petani di berbagai daerah.

Soroti Nasib Petani Korban Gempa Flores

Fernando Soares juga menyinggung kondisi masyarakat Flores yang baru saja mengalami bencana gempa.

Dia menjelaskan bahwa dampak bencana tidak hanya menyebabkan masyarakat kehilangan rumah, tetapi juga mengganggu aktivitas pertanian.

Dia menyebutkan bahwa sejumlah petani terdampak mengalami kerusakan irigasi sehingga tidak dapat kembali menggarap sawah dan kehilangan sumber mata pencaharian.

HKTI, kata dia, akan datang ke wilayah terdampak untuk membantu mengadvokasi masyarakat petani dan menyuarakan persoalan tersebut kepada pemerintah.

Soal Pupuk, Bibit, dan Alat Pertanian

Dalam kesempatan itu, Nando Soares mengatakan persoalan pupuk juga menjadi salah satu perhatian HKTI NTT.

Dia menyebut pemerintah Presiden Prabowo telah melakukan deregulasi terhadap sekitar 70 aturan yang sebelumnya dinilai menyulitkan masyarakat dalam mendapatkan pupuk.

"Dulu masyarakat begitu sulit mendapatkan pupuk. Hari ini, cukup dengan KTP, masyarakat kita bisa mengakses pupuk. Tentu masalah belum selesai sepenuhnya," ungkapnya.

Menurut dia, salah satu tugas HKTI adalah memastikan petani dapat mengakses berbagai kebutuhan produksi, termasuk pupuk, bibit, dan alat pertanian.

HKTI, ujar Soares, akan membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat untuk memperjuangkan akses tersebut agar didapatkan para petani.

Nando Soares mengatakan HKTI NTT tidak ingin hanya menjadi organisasi yang berbicara mengenai persoalan pertanian tanpa hadir langsung di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyebut HKTI telah memiliki sejumlah kebun contoh yang akan dikunjungi pada Rabu, 16 September 2026, besok.

"Kami berharap teman-teman wartawan besok kalau bisa hadir juga supaya melihat langsung bahwa kita, organisasi HKTI, adalah organisasi yang besar," kata Soares.

"Kita bukan hanya organisasi yang bicara-bicara, tetapi kita sudah hadir di tengah-tengah masyarakat," pungkas politisi Partai Gerindra. **(EB)