Rumah Jane NTT Dorong Generasi Muda Kritis terhadap Kebijakan Publik

Kupang- Sekolah Politik Rumah Jane NTT menggelar diskusi bertajuk "Kapasitas Negara dan Ketahanan Kebijakan Publik dalam Menghadapi Dinamika Nasional" di Sekretariat Rumah Jane NTT, Kota Kupang, Sabtu, 26 Juni 2026 sekitar pukul 19.00 WITA.

Kegiatan tersebut dihadiri puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai latar belakang organisasi, sekaligus menjadi ruang diskusi kritis mengenai tantangan implementasi kebijakan publik di Indonesia.

Diskusi menghadirkan akademisi Ilmu Pemerintahan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, John C. Sado, sebagai narasumber utama.

Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaannya, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara konsisten.

John berujar, banyak kebijakan publik di Indonesia terlihat baik pada tahap perencanaan, namun mengalami berbagai kendala ketika diterapkan di lapangan.

Ia menyebutkan terdapat empat faktor utama yang sering menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan, yakni lemahnya struktur organisasi, keterbatasan sumber daya, buruknya komunikasi, serta rendahnya komitmen para pelaksana.

"Bukan soal banyak atau sedikit orang dalam organisasi. Dua orang dengan komitmen yang kuat bisa bekerja lebih efektif daripada seratus orang tanpa arah," kata Sado.

"Namun, dalam birokrasi, pekerjaan tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Semuanya membutuhkan struktur, koordinasi, dan keseriusan," ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut John, kebijakan yang dirancang dengan baik tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak didukung koordinasi lintas sektor.

Pria akrab disapa Christian itu mencontohkan pembangunan sektor pariwisata yang tidak akan berkembang apabila infrastruktur pendukung, seperti jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi, belum tersedia.

Oleh karena itu, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dinas yang membidangi pekerjaan umum dan sektor terkait lainnya, menjadi faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan suatu kebijakan.

John juga menegaskan bahwa komitmen merupakan elemen utama dalam menjaga keberlangsungan kebijakan publik.

"Tanpa komitmen yang kuat, mulai dari tingkat pengambil keputusan hingga pelaksana di lapangan, kebijakan hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Ia menjelaskan, sebuah kebijakan harus mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti pergantian pejabat, bencana alam, perubahan kondisi ekonomi global, maupun krisis sumber daya.

"Kalau satu orang menjadi 'otak' kebijakan lalu dia tidak lagi berada dalam sistem, apakah kebijakan itu tetap berjalan? Kalau tidak, berarti kebijakan tersebut masih rapuh," katanya.

Ia juga menyinggung tantangan global, seperti kenaikan harga komoditas dan krisis sumber daya, yang menjadi ujian bagi kapasitas negara dalam menjaga keberlanjutan kebijakan.

Padahal, lanjut dia, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun belum sepenuhnya mampu mengelolanya secara optimal untuk memperkuat ketahanan kebijakan publik.

Dalam kesempatan tersebut, John mengingatkan bahwa evaluasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa.

Ia berkata, penilaian terhadap efektivitas suatu kebijakan membutuhkan waktu yang memadai, setidaknya sekitar satu tahun, agar dapat menghasilkan evaluasi yang objektif dan komprehensif.

Menutup diskusi, peserta diajak memahami bahwa kebijakan publik tidak hanya sebagai produk politik, melainkan instrumen negara untuk melindungi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, John menegaskan, evaluasi yang jujur dan perbaikan yang berkelanjutan menjadi syarat penting agar kebijakan tidak terus mengulang kegagalan yang sama.

Sementara itu, Koordinator Rumah Jane NTT, Agustinus Budi Utomo Gilo Roma mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen jangka panjang dalam membangun kapasitas generasi muda di bidang politik dan kebijakan publik.

"Sekolah Politik Rumah Jane NTT akan terus menghadirkan ruang belajar melalui diskusi, pelatihan, dan pendalaman materi guna memperluas wawasan sekaligus memperkuat kapasitas generasi muda agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses kebijakan publik," ujar Agustinus, akrab disapa Bedi Roma.

Untuk diketahui, Sekolah Politik Rumah Jane NTT merupakan ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk memperdalam pemahaman mengenai politik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, serta peran negara dalam kehidupan masyarakat melalui pendekatan yang kritis, kontekstual, dan partisipatif. ** (EB)