Membongkar Gurita Rokok Ilegal di NTT: Jalan Pintas yang Merugikan Negara

Ende – Peredaran rokok ilegal kini bukan lagi sekadar isu di permukaan, melainkan telah menjadi "penyakit" yang merambah hingga ke pelosok desa di Kabupaten Ende dan daratan Flores pada umumnya. Fenomena ini diangkat secara tajam dalam diskusi kanal YouTube Teman Cerita bertajuk "Membongkar Rantai Pasok Rokok Ilegal: Jalan Pintas di Angka Pantas".

Diskusi ini menghadirkan narasumber berkompeten, yakni Herlina Theodensia Doke (Dosen Pajak Universitas Flores) dan Daniel Sakov Turov (Ketua PMKRI Cabang Ende), untuk menguliti bagaimana barang haram ini bisa masuk dan merusak tatanan ekonomi daerah.

1. Modus dan Rantai Pasok yang Licin

Berdasarkan hasil investigasi PMKRI Ende, rokok-rokok bodong ini mayoritas berasal dari Pulau Jawa dan masuk melalui "pintu-pintu" strategis seperti pelabuhan di Labuan Bajo dan Larantuka. Dari sana, barang didistribusikan secara masif ke wilayah-wilayah lain di Flores.

Modus yang digunakan pun beragam, mulai dari rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, hingga pemakaian pita cukai bekas. Harganya yang sangat miring—berkisar antara Rp8.000 hingga Rp9.000 di tingkat distributor dan dijual Rp20.000-an di kios—menjadi daya tarik utama bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

2. Dampak Ekonomi: PAD Bocor, Industri Legal Terancam

Herlina Theodensia Doke menyoroti dampak serius dari sisi perpajakan. Rokok ilegal secara langsung memangkas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).

"Pajak rokok itu 30% ke provinsi dan 70% ke kabupaten/kota. Jika rokok ilegal merajalela, maka penerimaan daerah untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik akan terhambat," tegas Herlina. Selain itu, peredaran ilegal ini memukul omzet industri rokok legal secara nasional hingga ratusan triliun rupiah, yang berpotensi memicu PHK massal.

3. Dugaan Keterlibatan "Oknum" dan Penegakan Hukum yang Lemah

Salah satu poin paling krusial yang diungkap dalam diskusi ini adalah dugaan adanya keterlibatan oknum-oknum dari berbagai institusi yang membiarkan jalur distribusi ini tetap terbuka. Daniel Sakov dari PMKRI menyebutkan bahwa selama ini operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah seringkali hanya bersifat formalitas.

"Kami menduga ada kejahatan sistematis. Seringkali petugas hanya menyita di satu kios, sementara kios lain dibiarkan. Ini seperti main kucing-kucingan," ujar Daniel. Ia mendesak adanya sanksi berat berupa pidana penjara hingga pencabutan izin usaha bagi kios atau agen yang nekat menjual rokok ilegal.

4. Bahaya Kesehatan di Balik Harga Murah

Selain kerugian negara, rokok ilegal juga membawa risiko kesehatan ganda. Karena tidak melalui kontrol Bea Cukai, standar kandungan nikotin dan tar dalam rokok tersebut tidak terjamin. Hal ini tentu membahayakan masyarakat yang terjebak dalam gaya hidup merokok namun memiliki keterbatasan ekonomi.

Harapan dan Solusi

Di akhir diskusi, para narasumber memberikan rekomendasi kuat kepada Pemerintah Kabupaten Ende:

• Pembentukan Satgas Khusus: Melibatkan TNI, Polri, Bea Cukai, hingga tingkat RT/RW untuk memutus rantai pasok.

• Perlindungan Pelapor: Memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat yang berani melaporkan aktivitas bongkar muat barang mencurigakan.

• Edukasi Masif: Menyadarkan masyarakat bahwa membeli rokok legal berarti membantu pembangunan daerah mereka sendiri.

Peredaran rokok ilegal adalah ancaman nyata bagi pembangunan di NTT. Tanpa ketegasan aparat dan kesadaran masyarakat untuk berhenti mengonsumsi produk ilegal, "jalan pintas" harga murah ini akan terus menjadi kerugian panjang bagi negara dan generasi mendatang.**

Selengkapnya di Youtube Channel Teman Cerita https://www.youtube.com/watch?v=a3odBAHzYTk