Menteri Koperasi RI Kunjungi NTT, Dorong Koperasi Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat

Kupang- Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Yuliantono, melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) guna memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johanis Asadoma di VIP Pemda Bandara El Tari Kupang, Sabtu (25/4/2026) siang.

Usai penyambutan, Menteri Koperasi bersama rombongan didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur melanjutkan agenda ke Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Di lokasi Manulai II, Menteri Ferry berdialog langsung dengan masyarakat dan anggota koperasi.

Dalam kesempatan itu, Ferry Yuliantono menunjukkan komitmennya terhadap penguatan koperasi dengan menjadi anggota luar biasa KKMP Manulai II melalui simpanan pokok sebesar Rp50 juta.

“Koperasi adalah alat bagi mereka yang lemah. Kalau yang lemah berkumpul, menjadi kekuatan. Saya yakin dalam satu tahun koperasi ini akan berubah,” tegas Ferry.

Dia menjelaskan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan mendorong transformasi masyarakat dari penerima manfaat menjadi pelaku usaha mandiri.

Koperasi, menurutnya, harus menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan mengutamakan produk lokal.

“Koperasi harus menjual kebutuhan pokok sekaligus menyerap hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Produk lokal harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa koperasi ke depan akan didukung berbagai fasilitas penunjang seperti gudang penyimpanan, alat pengering hasil panen, cold storage untuk hortikultura, layanan kesehatan sederhana, hingga lembaga keuangan mikro.

Ferry juga menegaskan koperasi harus bergerak secara terintegrasi dari sektor produksi, distribusi, industri, hingga pembiayaan, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa koperasi merupakan instrumen utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi di daerah.

“Kita ini secara politik sudah satu orang satu suara, tetapi dalam ekonomi belum sepenuhnya berjalan sesuai konstitusi. Ekonomi itu usaha bersama, bukan usaha segelintir orang. Keuntungan harus dinikmati bersama,” tegasnya.

Gubernur NTT juga mendorong masyarakat untuk memperkuat ekosistem koperasi melalui transaksi internal serta kolaborasi lintas pihak.

“Selama koperasi ada, kita harus beli dari koperasi. Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri. Harus saling topang dan saling mendukung,” ujarnya.

Gubernur Melki menekankan pentingnya transformasi koperasi dari sekadar simpan pinjam menjadi pelaku usaha di sektor produksi hingga hilirisasi.

“Jangan berhenti di produksi. Koperasi harus masuk ke distribusi, pemasaran, bahkan industri. Kita harus menguasai seluruh rantai nilai,” tambahnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan program nasional pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari visi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo Subianto.

Dalam dialog tersebut, warga Manulai II, Lili Mariani Bale, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Koperasi.

Ia berharap koperasi tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta membantu mengatasi kendala pemasaran produk lokal.

Ketua Pengurus KKMP Manulai II, Roby Dami, menjelaskan bahwa koperasi tersebut terbentuk pada 31 Mei 2025 dengan jumlah awal 20 anggota.

Sejak itu, lanjut dia, koperasi mendapat pendampingan dari KSP TLM Indonesia hingga mampu mengembangkan usaha.

“Saat ini kami sudah memiliki gerai sembako dengan produk-produk lokal NTT seperti air mineral, kopi, dan beras," katanya.

"Omzet kami sudah mencapai lebih dari Rp47 juta dan terus menunjukkan tren peningkatan. Keanggotaan juga terus bertambah,” jelasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur KSP TLM Indonesia, Kepala Dinas Koperasi Provinsi NTT, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Linus Lusi, Staf Ahli Gubernur Lerry Rupidara, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. ** (BS)