Dorong PAD dan Tekan Kemiskinan, Pemprov NTT Bentuk Tim Akselerasi Lintas Sektor

Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah yang melibatkan lebih dari 250 aparatur sipil negara (ASN) lintas perangkat daerah.

Tim ini dibentuk sebagai langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat penanggulangan kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Lerry Rupidara, dalam jumpa pers bersama awak media di ruang Biro Administrasi Pimpinan, Selasa (28/4/2026) siang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Kanisius Mau, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Prisila Q. Parera, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT Beni Menoh, serta jajaran terkait lainnya.

Lerry Rupidara mengatakan, pembentukan tim ini merupakan bagian penting dari strategi percepatan pembangunan daerah periode 2025–2030 yang berorientasi pada program-program berdampak nyata.

“Tim akselerasi ini dibentuk untuk memastikan program prioritas berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” katanya.

Tim akselerasi tersebut terdiri dari beberapa kelompok kerja, yakni Tim Akselerasi Dasa Cita, Tim Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Tim Optimalisasi PAD, Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan, serta Tim Transformasi Komunikasi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, tim bekerja melalui lima kelompok lintas sektor. Kelompok pertama menangani sektor ekonomi, pangan, industri, energi, dan logistik.

Kelompok kedua berfokus pada pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi generasi muda. Kelompok ketiga menangani infrastruktur, listrik, dan energi baru terbarukan.

Lalu, kelompok keempat berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara kelompok kelima menangani transformasi digital, integrasi program, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Pada sektor ekonomi kerakyatan, tim menitikberatkan penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, akses permodalan, distribusi, hingga pemasaran produk lokal.

“Ekonomi NTT harus bertumpu pada ekonomi rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, intervensi kita harus dimulai dari produksi hingga pemasaran,” ujar Lerry.

Dia berkata, persoalan ekonomi daerah tidak hanya terletak pada produksi, tetapi juga distribusi dan akses pasar, sehingga membutuhkan penanganan terintegrasi.

Selanjutnya, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Beni Menoh, menyampaikan bahwa tim akselerasi memiliki mandat khusus untuk mendorong peningkatan PAD yang dinilai masih memiliki potensi besar.

Menurut Beni, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah.

“Kontributor terbesar PAD masih berasal dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu, kita akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi potensi pajak lainnya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, optimalisasi retribusi daerah dan pemanfaatan aset daerah yang belum produktif juga menjadi fokus.

“Kita memiliki banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ini akan kita dorong agar dapat memberikan nilai tambah bagi daerah,” tambahnya.

Dalam aspek penanggulangan kemiskinan, tim menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi.

Salah satu anggota tim, Yosep, menyebut bahwa selama ini penanganan kemiskinan sering terkendala ketidaksinkronan data antar sektor.

“Penanggulangan kemiskinan harus berbasis data yang valid dan dilakukan secara terpadu. Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, swasta, maupun komunitas menjadi kunci keberhasilan.

Di bidang komunikasi publik, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Prisila Parera, menjelaskan bahwa tim juga membentuk kelompok kerja penguatan komunikasi pemerintahan guna memastikan keterbukaan informasi.

Tim komunikasi tersebut dibagi dalam tiga bidang, yakni pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum, dengan fokus pada perencanaan komunikasi, pengelolaan informasi publik, dan pemanfaatan media digital.

“Kami memanfaatkan berbagai kanal digital seperti YouTube, Instagram, dan Facebook untuk menyampaikan informasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat,” jelas Parera.

Sejak dibentuk, tim akselerasi telah mulai melakukan penelaahan program, evaluasi efektivitas, serta identifikasi kendala di lapangan.

Tim juga telah merumuskan sejumlah rekomendasi perbaikan dan usulan program baru.

“Fokus kami tidak hanya menjalankan program, tetapi memastikan setiap program benar-benar efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkas Lerry.

Pemerintah Provinsi NTT menilai pembentukan Tim Akselerasi ini sebagai langkah strategis untuk mendorong kerja terintegrasi lintas sektor

Tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi daerah, peningkatan PAD, sertapenurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan.** (EB)