Gubernur NTT: PMKRI Harus Hadir Menjawab Persoalan Nyata Masyarakat

Ruteng- Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengajak kader Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) untuk membangun kepemimpinan yang kolaboratif, adaptif terhadap kebutuhan daerah, serta berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Kongres XXXIV dan Sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) XXXIII PMKRI Santo Thomas Aquinas di Aula Assumpta Katedral Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin, 20 Juli 2026.

Dalam sambutannya di hadapan peserta kongres dari berbagai cabang PMKRI di Indonesia, Gubernur menegaskan bahwa organisasi kemahasiswaan harus mampu menjawab tantangan zaman melalui karya nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"PMKRI harus tetap relevan dengan kondisi daerah masing-masing. Cara berpikir boleh berskala nasional bahkan global, tetapi gerakan dan aksi nyata harus menjawab persoalan riil masyarakat di tingkat lokal," ujar Melki Laka Lena.

Gubernur menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTT saat ini menjalankan pembangunan melalui semangat Ayo Bangun NTT, sebuah gerakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga pemerintah pusat.

Semangat tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 10 Program Dasa Cita Melki-Johni yang disusun secara partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Ia menuturkan, kolaborasi menjadi fondasi utama pembangunan NTT, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah. Karena itu, setiap program pembangunan harus disusun berdasarkan data, memberikan manfaat nyata, dan selaras dengan arah pembangunan nasional.

Pada kesempatan tersebut, Melki juga menekankan pentingnya memperkuat ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Gubernur Laka Lena menyebut pembangunan ekonomi harus menghadirkan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang melalui koperasi, usaha bersama, dan pemberdayaan komunitas.

"Kita membutuhkan demokrasi ekonomi yang berjalan berdampingan dengan demokrasi politik. Keberpihakan kepada rakyat kecil harus diwujudkan melalui kerja-kerja konkret yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PMKRI itu.

Ia mendorong kader PMKRI agar tidak hanya aktif dalam diskursus politik maupun advokasi kebijakan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui berbagai inovasi yang memanfaatkan potensi daerah.

Menurut dia, setiap cabang PMKRI memiliki peluang mengembangkan produk unggulan berbasis sumber daya lokal sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan.

Selain itu, Melki mengajak generasi muda memperkuat kompetensi pada sektor-sektor produktif, seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, hingga kewirausahaan.

Masih menurutnya, sektor-sektor tersebut merupakan tulang punggung perekonomian NTT yang membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia profesional.

"Pembangunan membutuhkan lebih banyak anak muda yang memiliki kemampuan profesional di bidang-bidang produktif. Organisasi kemahasiswaan harus menjadi ruang lahirnya inovator, wirausahawan, sekaligus pemimpin masa depan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh kader PMKRI untuk menjaga semangat persaudaraan, memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen bangsa, serta menjadikan nilai-nilai spiritual sebagai fondasi dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal NTT, Angelo Wake Kako, turut mengajak kader PMKRI meningkatkan keterlibatan nyata dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.

Mantan Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI itu menegaskan bahwa keberpihakan kepada masyarakat kecil tidak cukup diwujudkan melalui diskusi maupun pernyataan sikap, tetapi harus diterjemahkan dalam aksi nyata, khususnya melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Angelo juga mendorong PMKRI menghidupkan kembali badan-badan semi otonom organisasi sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan kapasitas kader, terutama di bidang kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan.

Langkah tersebut, kata dia, penting agar kader PMKRI tidak hanya memiliki kepekaan sosial dan politik, tetapi juga kemampuan membangun kemandirian ekonomi masyarakat. ** (M)