Tak Temui Gubernur NTT, Cipayung Plus Kupang Rencanakan Demonstrasi Lanjutan

Kupang- Kelompok Cipayung Plus Kota Kupang yang terdiri dari PMKRI, PMII, HMI, GMNI, GMKI, dan IMM bersama Komunitas Pick Up Kupang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur NTT pada Senin, 4 April 2026, sekitar pukul 13.00 WITA hingga petang.

Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi sosial yang dikatakan masih jauh dari amanat konstitusi, khususnya dalam pemenuhan hak atas pekerjaan layak, pendidikan berkualitas, serta kesejahteraan sosial.

Massa aksi berharap dapat menyampaikan langsung aspirasi kepada Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Namun, pada saat bersamaan, gubernur tidak berada di tempat karena menghadiri sejumlah agenda resmi.

Meski sempat ditemui oleh Asisten III Gubernur NTT, massa aksi tetap bersikeras ingin bertemu langsung dengan gubernur, bukan perwakilan pemerintah provinsi. Situasi sempat memanas hingga terjadi aksi tarik ulur di gerbang utama kantor gubernur.

“Asisten III sempat hadir tapi kami minta harus Pak Gubernur. Sehingga tarik ulur sampai cabut gerbang utama masuk Kantor Gubernur, dan kami akan konsolidasi lagi aksi jilid II,” ujar salah satu orator, Fransiskus Riandi Kole Kere.

Sementara itu, Koordinator Lapangan, Kevin Sylton, menyatakan bahwa pihaknya akan kembali menggelar aksi lanjutan. Ia menegaskan bahwa koordinasi akan dilakukan bersama pimpinan Cipayung Plus Kota Kupang.

“Sebagai Koorlap dari PMKRI, tentu kita tetap solid dengan aliansi Cipayung Plus dan Komunitas Pick Up Kota Kupang untuk dalam waktu dekat akan menghimpun massa kembali guna melakukan aksi jilid II,” ujarnya.

Menanggapi rencana aksi tersebut, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mempersilakan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi selama tetap mematuhi aturan yang berlaku.

“Silakan demo sesuai aturan dan idealisme. Jangan merusak karena melanggar aturan,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin malam.

Untuk diketahui, dalam kajian Cipayung Plus di bidang pendidikan, mereka menuntut penindakan tegas terhadap pungutan liar di sekolah, jaminan kepastian kerja bagi tenaga pendidik PPPK, penanganan serius angka putus sekolah, serta transparansi penggunaan anggaran pendidikan.

Dalam orasinya, Fransiskus Riandi Kole Kere juga menyebut sejumlah persoalan, seperti keterlambatan pembayaran upah guru honorer serta polemik penempatan guru PPPK.

"Kepastian pembayaran gaji tepat waktu agar proses belajar-mengajar tidak terganggu," ucapnya.

Selain itu, dia juga menuntut transparansi dalam tata kelola guru di tingkat provinsi dan kabupaten, serta keterbukaan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp1,6 triliun yang dilimpahkan oleh Komisi X DPR RI, guna mencegah potensi penyelewengan anggaran. ** (EB)