Ketua DPN HKTI Sudaryono: Irigasi Terdampak Gempa jadi PR Pertanian NTT

Kota Kupang- Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Sudaryono mengatakan Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak boleh lagi dicap sebagai daerah tandus.

“Kita tidak boleh menyerah dengan kalimat NTT tandus. Tidak. NTT ini ternyata bisa menjadi lahan pertanian produktif dan sudah terbukti, bukan hanya tekad, tetapi ada bukti dan tentunya sangat menggembirakan,” kata dia.

Hal itu disampaikan Sudaryono setelah melantik Fernando Jose Osorio Soares sebagai Ketua DPD HKTI NTT beserta pengurus DPD HKTI NTT periode 2026-2031 di Auditorium Universitas Nusa Cendana (Undana), Rabu, 16 September 2026 siang.

Sudaryono mengatakan sektor pertanian NTT harus terus digenjot agar menjadi engine atau mesin ekonomi baru yang dapat diandalkan.

Menurut dia, persoalan pupuk bagi petani saat ini tidak menjadi masalah. Pupuk subsidi, kata dia, telah mengalami penurunan harga dan penyalurannya diarahkan langsung kepada petani.

Dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya pernah menjadi Ketua DPN HKTI, sehingga memahami persoalan yang dihadapi petani.

Persoalan tersebut, kata dia, antara lain ketersediaan pupuk, kesejahteraan petani, irigasi, hingga harga hasil panen yang kerap anjlok.

“Alhamdulillah, harga jagung sekarang bagus, harga kelapa bagus, harga beras bagus, kemungkinan pupuknya lancar,” ujar Sudaryono.

Meski demikian, Sudaryono menyebut masih terdapat "pekerjaan rumah" (PR) yang harus diselesaikan di NTT, terutama terkait daerah irigasi yang terdampak gempa (di Flores).

Dia mengatakan Pemerintah Provinsi NTT telah mengajukan persoalan tersebut kepada Kementerian Pertanian. Ia berkata, kondisi irigasi terdampak gempa menjadi perhatian pemerintah.

“Negara ini punya anggaran besar, anggarannya banyak dan kita bisa bangun bangsa ini dengan benar,” katanya.

“Selama ini anggaran besar, tapi mungkin tercecer ke mana-mana. Oleh Presiden, kita tepat sasaran, efisien yang tepat sasaran. Ya, kalaupun MBG kita tepat sasaran,” ujar Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sudaryono mengakui pemerintah masih melakukan pembenahan terhadap data penerima dan tata kelola program MBG.

“Saya sudah eksklud ada sekitar 1.600 sekolah, dan sekolah-sekolah elite akan kita keluarkan dari daftar penerima MBG, termasuk data dobel penerima MBG kita bereskan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah menjadikan pembenahan tata kelola sebagai salah satu "pekerjaan rumah" dalam pelaksanaan program tersebut.

Dia juga menyoroti persoalan stunting di NTT. Ia berujar, tingginya angka stunting, terutama di daerah-daerah yang jauh dan sulit dijangkau, menjadi perhatian pemerintah.

Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi, kata dia, menjadi prioritas dalam pengembangan program MBG, termasuk melalui pembukaan dapur-dapur baru.

“Angka stunting yang tinggi di NTT, di daerah-daerah yang jauh, ini menjadi prioritas daerah 3T dan daerah yang tingkat stunting tinggi. Pembukaan dapur baru mulai September,” pungkas Sudaryono. **(EB)