Evaluasi 2 Tahun Prabowo-Gibran, Forum Diskusi di Soe Desak Pemerataan Pembangunan

Soe, HighlightNTT.com- Pengawasan anggaran, transparansi pemerintahan, dan pemerataan kesejahteraan menjadi sejumlah isu yang disoroti dalam diskusi terbuka refleksi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam diskusi yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAK) Efata Karya Toineke pada Selasa, 20 Oktober 2026, para pembicara menekankan pentingnya evaluasi kebijakan berdasarkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar popularitas program atau angka pertumbuhan ekonomi.

Diskusi berlangsung di Aula SMK Kristen Soe, Jalan Melati, Kelurahan Karang Siri, Kota Soe, pukul 12.10–17.00 WITA. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 50 peserta dari unsur mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan organisasi kepemudaan di TTS.

Tiga pembicara dalam forum tersebut ialah Pdt. Nelson M. Liem tokoh pemuda sekaligus Ketua Yayasan Persekolahan Kristen Tois Neno; Samuel Daniel Yohanis Sanam, Ketua Komisi II DPRD TTS dari Fraksi Demokrat; serta Dr. Uksam Blasius Selan, akademisi, Rektor STAK Efata Karya Toineke, dan dosen Universitas Bina Bangsa.

Pengawasan Program Pemerintah

Pdt. Nelson M. Liem menilai program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, perlu diawasi secara ketat untuk mencegah penyimpangan anggaran, penggelembungan biaya, dan penyalahgunaan kewenangan.

"Program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berisiko menyimpang dari tujuannya apabila tidak disertai transparansi dan akuntabilitas. Kondisi tersebut juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah," kata dia.

Nelson juga menyoroti potensi ancaman terhadap demokrasi ketika kekuasaan terkonsentrasi dan mekanisme pengawasan melemah.

Oleh karena itu, independensi lembaga pengawas serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik harus tetap dijaga, termasuk dalam menyikapi perluasan peran militer di ranah pemerintahan.

Ia mendorong aktivis, akademisi, mahasiswa, dan tokoh agama menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif. Menurut dia, perbaikan tata kelola pemerintahan membutuhkan integritas pejabat publik dan independensi masyarakat sipil.

Nelson menegaskan, pemerintah harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Sementara itu, masyarakat sipil perlu menjaga independensinya agar pengawasan tidak terseret kepentingan pragmatis.

Keberhasilan Pemerintah Harus Diukur dari Dampaknya

Ketua Komisi II DPRD TTS, Samuel Daniel Yohanis Sanam, mengatakan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan kualitas kepemimpinan nasional.

Menurut Samuel, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari popularitas program atau capaian pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga harus menunjukkan kemampuan menjawab kebutuhan masyarakat, menjamin keadilan, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung.

Ia menilai kritik publik dan pengawasan legislatif merupakan instrumen penting untuk mengoreksi kebijakan agar tetap sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

Samuel juga menyoroti tantangan pelaksanaan program strategis pemerintah, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia, koordinasi birokrasi, pengelolaan anggaran, dan pengawasan di lapangan.

Program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menurut dia, membutuhkan tata kelola yang transparan dan operasional yang berkelanjutan.

Besarnya anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan jika pelaksanaan tidak sesuai target dan mekanisme pertanggungjawabannya lemah.

"Pemerintah memastikan setiap program berjalan efektif dan tepat sasaran, bukan sekadar memenuhi target administratif," pintanya.

Samuel menambahkan, keberhasilan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus terlihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, perluasan kesempatan kerja, serta pemerataan pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan program pembangunan memberikan manfaat langsung kepada petani, peternak, dan pelaku usaha lokal.

Evaluasi berbasis data, transparansi anggaran, dan perbaikan distribusi manfaat perlu diperkuat agar kebijakan pemerintah menghasilkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

Pendidikan dan Demokrasi Perlu Diperkuat

Akademisi sekaligus Rektor STAK Efata Karya Toineke, Dr. Uksam Blasius Selan, menilai evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran harus berfokus pada efektivitas program, ketepatan alokasi anggaran, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah program yang diluncurkan. Kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menekan kemiskinan dan pengangguran, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah," ujar dia.

Ia mengatakan pembangunan perlu diimbangi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum. Penguatan mekanisme check and balance, pengawasan kebijakan, serta pemberantasan korupsi dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kepercayaan publik.

Uksam menambahkan, legitimasi kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh capaian pembangunan, tetapi juga oleh integritas institusi dan konsistensi penegakan hukum.

Selain tata kelola pemerintahan, ia menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

Pemerintah, menurut dia, perlu menjamin ruang kritik bagi mahasiswa dan kalangan akademisi sebagai bagian dari pengawasan terhadap kebijakan publik.

Partisipasi generasi muda seharusnya dipandang sebagai instrumen untuk memperbaiki demokrasi, bukan sebagai hambatan politik. Dengan demikian, pembangunan nasional perlu berjalan secara inklusif dengan tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

Tiga Rekomendasi Perbaikan

Dalam diskusi tersebut, Uksam menyampaikan tiga rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya.

Pertama, penguatan tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi anggaran dan memperkuat pengawasan independen.

Selain itu, mengevaluasi program strategis seperti MBG dan Koperasi Merah Putih. Langkah ini diperlukan untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan efektivitas kebijakan, dan menjaga kepercayaan publik.

Kedua, pemerataan kesejahteraan dan penguatan ekonomi rakyat. Pemerintah perlu mengoptimalkan pembangunan melalui pemberdayaan petani, peternak, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi lokal.

Upaya tersebut harus disertai percepatan pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur.

Ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi demokratis. Pemerintah perlu memperkuat kualitas pendidikan, kompetensi generasi muda, dan pemerataan akses teknologi.

Pada saat yang sama, ruang bagi kritik konstruktif dari akademisi dan masyarakat sipil harus tetap terbuka agar pembangunan berlangsung inklusif, demokratis, dan berkelanjutan.

Diskusi terbuka tersebut dimoderatori Nerfis G. B. Lakapu selaku Ketua Panitia dan dipimpin Marchela A. Selan selaku Ketua BEM STAK Efata Karya Toineke.

Peserta berasal dari unsur BEM/BLM STAK Efata Karya Toineke, GMNI TTS, GMKI TTS, PMKRI Soe, serta mahasiswa Institut Pendidikan Soe dan STAK Efata Karya Toineke. **(Agra/HighlightNTT)