PSN di Papua: Antara Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Opini - Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, termasuk pengembangan biofuel berbasis kelapa sawit, dinilai sebagai langkah strategis negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan energi.

Namun, di balik itu, muncul pertanyaan serius terkait dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya komunitas masyarakat adat.

Dalam konteks ini, pembangunan tidak lagi bisa dipandang sekadar sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, melainkan harus diuji dari sejauh mana ia menghadirkan keadilan sosial yang nyata bagi kelompok yang paling terdampak.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan kedaulatan energi melalui percepatan implementasi biodiesel sebagai bagian dari strategi nasional menghadapi gejolak energi global (Sumber: Antara).

Biofuel berbasis minyak kelapa sawit dipandang sebagai instrumen penyangga untuk meredam dampak krisis energi tanpa harus menunggu transformasi energi jangka panjang. Di satu sisi, kebijakan ini mencerminkan rasionalitas negara dalam merespons dinamika global di Timur Tengah.

Dosen Ilmu Politik FISIP Undana, Yoseph Victor M.A.IR, dalam "Nobar" dan diskusi film dokumenter "Pesta Babi" bersama mahasiswa HIMAPOL FISIP Undana, Kamis (23/4/2026), menjelaskan bahwa proyek seperti pengembangan biofuel juga dapat dilihat sebagai upaya negara mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Namun, Yoseph yang mengambil posisi sebagai “devil’s advocate” mengingatkan bahwa pembangunan tidak bisa dilepaskan dari dinamika kekuasaan global.

Dia menjelaskan, kolonialisme modern kini hadir dalam bentuk neo-kolonialisme yang bekerja melalui sistem ekonomi dan politik global, bukan lagi melalui pendudukan fisik.

Dalam banyak kasus sejarah, kelompok yang tidak mampu beradaptasi seringkali tersingkir,” ujarnya, merujuk pada pengalaman berbagai komunitas masyarakat di dunia, seperti Indian di Amerika, Denmark, Soviet, yang terpinggirkan oleh arus perubahan.

Pandangan tersebut memicu respons kritis dari mahasiswa. Mereka mempertanyakan kesenjangan antara janji kesejahteraan yang dibawa PSN dan realitas di lapangan, termasuk siapa pihak yang paling diuntungkan dari proyek-proyek tersebut.

Menanggapi hal itu, Yoseph menegaskan bahwa konsep keadilan tidak bersifat tunggal. Ia merujuk pada pemikiran tokoh-tokoh seperti Aristoteles, John Rawls, Karl Marx, hingga Michel Foucault yang memiliki perspektif berbeda tentang keadilan.

Menurut Yoseph, dalam praktik sosial, keadilan sering kali ditentukan oleh posisi dalam struktur masyarakat. Kepentingan antara masyarakat adat, korporasi, dan negara tidak selalu sejalan, sehingga konflik menjadi sulit dihindari.

Di titik inilah negara dituntut tidak hanya hadir sebagai regulator, tetapi juga sebagai penjamin keadilan yang substantif.

Dalam konteks PSN, Yoseph menjelaskan bahwa keadilan sering kali tidak tuntas. Masyarakat menyerahkan tanah, tetapi peran dan kompensasi mereka tetap menjadi persoalan.

Pembangunan di Papua tidak terlepas dari kepentingan nasional, seperti energi, pangan, dan ekonomi, termasuk produksi ethanol untuk menekan harga minyak dunia.

Namun demikian, konflik agraria menjadi tantangan serius, terutama terkait kemampuan masyarakat adat mempertahankan hak atas tanah mereka.

“Dengan melihat jumlah yang terbatas, berapa lama kelompok adat bisa bertahan? Meski didukung organisasi internasional dan LSM, sampai kapan mereka bisa melawan pemerintah dengan "resource" yang tidak terbatas?” ujarnya.

Menurut dia, proyek strategis nasional, termasuk program swasembada pangan di Papua, pada akhirnya akan tetap berjalan. Ini menunjukkan bahwa logika pembangunan negara sering kali bersifat deterministik, berjalan dengan atau tanpa persetujuan penuh dari masyarakat terdampak.

Ia mencontohkan pengalaman Indonesia pada 1986 yang sempat mengalami surplus beras hingga mampu menyalurkan bantuan 100 ribu ton beras ke Afrika, meskipun di baliknya terdapat konsekuensi yang tidak kecil.

Kehadiran Program Strategis Nasional (PSN) di bidang perkebunan tebu dan industri gula di Merauke mampu menyerap tenaga kerja yang pada ujungnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para karyawan yang bekerja di perusahaan dan industri tebu-gula tersebut.

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, perkebunan tebu dan industri gula dan turunannya tersebut apabila sudah beroperasi secara optimal bisa mempekerjakan sampai 20.000 tenaga kerja. (Sumber: Cendrawasihjawapos.com).

’’Besok kalau sudah secara maksimal bisa sampai 20.000 orang yang dipekerjakan apabila pabrik sudah operasional,’’ kata gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo sehubungan dengan kehadiran PSN Tebu untuk gula dan bioethanol di Merauke itu.

Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan, pihaknya pernah diskusi dengan pihak perusahaan. Pihak perusahaan menyampaikan jika penerimaan tenaga kerja dilakukan bertahap sesuai dengan pertumbuhan perusahaan.

Klaim ini menunjukkan adanya potensi manfaat ekonomi yang nyata, namun tetap perlu diuji dalam jangka panjang: apakah peluang kerja tersebut inklusif bagi masyarakat adat atau justru didominasi oleh tenaga kerja dari luar.

Dalam kerangka tersebut, menjadi penting untuk menempatkan pembangunan tidak semata sebagai proyek ekonomi, melainkan sebagai proses sosial yang harus menjunjung tinggi martabat manusia.

Kesejahteraan masyarakat adat Orang Asli Papua (OAP) tidak bisa diposisikan sebagai efek samping dari pembangunan, melainkan sebagai tujuan utama yang harus dicapai secara konkret.

Pendekatan humanis perlu dikedepankan, dengan membuka ruang dialog yang setara, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta pengakuan penuh terhadap hak ulayat dan identitas budaya mereka.

Pendekatan represif oleh aparat negara justru berpotensi memperdalam luka sosial dan memperbesar ketidakpercayaan, yang pada akhirnya menghambat tujuan pembangunan itu sendiri.

Selain itu, aspek lingkungan tidak boleh diabaikan dalam percepatan PSN. Papua merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga eksploitasi sumber daya alam tanpa perhitungan matang dapat menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan.

Pembangunan yang berkelanjutan mensyaratkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap dampak ekologis serta pelibatan aktif masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan menjadi langkah krusial agar pembangunan di Papua tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup generasi mendatang.** (HL02)