Mahasiswa Undana Gelar Nobar “Pesta Babi”: Bahas Isu Kolonialisme, Oligarki, hingga Perlawanan Masyarakat Adat

Kupang - Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (Himapol), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana (FISIP Undana), menggelar nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter investigatif berjudul “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”.

Kegiatan ini berlangsung di Aula Kompol, Lantai 2 FISIP Undana, Kamis, 23 April 2026, pukul 13.00 hingga 15.00 WITA, dengan diikuti sekitar 50-an peserta.

Kegiatan tersebut turut dihadiri akademisi Undana, termasuk Ketua BEM FISIP Undana dan Ketua BEM Perguruan Tinggi (PT) Undana.

Nobar ini menjadi ruang refleksi kritis bagi mahasiswa terhadap isu-isu sosial, politik, dan lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Moderator kegiatan, Helena Celsi F. Densi selaku Ketua Kasospol Himapol Undana, menjelaskan bahwa film yang disutradarai oleh Dandhy Laksono bersama Cypri Dale tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.

Film dokumenter tersebut mengisahkan perjuangan masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan dalam mempertahankan tanah adat dari gempuran investasi skala besar.

Dalam sesi diskusi, dosen Ilmu Politik FISIP Undana, Christina B. Banase, S.IP., M.A., menyinggung bahwa berbagai fenomena yang terjadi di Papua, Kalimantan, dan Sumatera berpotensi juga terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Teman-teman bisa memverifikasi lagi, apakah hal yang terjadi di daerah Papua bisa jadi terjadi di Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.

Christina menjelaskan bahwa Indonesia saat ini memang hidup di era reformasi dan demokrasi, namun praktik oligarki masih tetap bertahan.

“Demokrasi yang menawarkan sebuah aspek, bahkan suara rakyat termaktubkan dalam negara demokrasi, tapi tidak terjadi. Reformasi yang terjadi di Indonesia hanya melahirkan demokrasi ala Indonesia tapi tidak mematikan sistem oligarki,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa praktik klientelisme dan patronase masih tumbuh subur dalam sistem demokrasi saat ini. Menurutnya, relasi manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan, bahkan ketika terjadi relokasi.

“Sekalipun kita direlokasi, kita tidak bisa terpisahkan dengan kosmos dan alam sekitar. Alam memberikan apa yang kita butuhkan, dan kita bertanggung jawab mempertahankannya secara turun-temurun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Christina menyinggung soal kekuasaan yang dapat memengaruhi perilaku manusia.

“Manusia adalah subjek yang paling benar. Ketika diberi kekuasaan lebih, manusia bisa kelabakan. Kekuasaan dapat mengubah perilaku manusia,” tambahnya.

Sementara itu, dosen Ilmu Politik lainnya, Joseph Victor, M.A.I.R., mengajak mahasiswa merefleksikan perasaan mereka setelah menonton film tersebut.

“Apa perasaan kalian setelah nonton ‘Pesta Babi’? Tentu ada yang marah, kecewa, sedih, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Joseph juga memancing diskusi dengan menanyakan pandangan mahasiswa terkait pembangunan di Papua. Ia bahkan menyatakan dirinya sebagai pihak yang pro terhadap pembangunan.

Film tersebut, menurutnya, dapat dianalisis dari berbagai perspektif, seperti ekologi politik, ekofeminisme, dan hubungan internasional. Ia juga menyinggung konsep kolonialisme yang dinilai belum sepenuhnya berakhir.

“Kolonialisme sudah selesai, tapi kita dijajah sistem. Yah, kolonialisme sudah selesai tapi muncul neokolonialisme,” ungkapnya, mengutip pandangan mahasiswa.

Joseph menjelaskan bahwa peradaban manusia berawal dari kelompok suku (tribe), yang kini berkembang menjadi tribalism. Namun, menurutnya, tribalism tidak dapat bertahan tanpa mengikuti perkembangan zaman.

Ia berkata, tujuan pembangunan di Papua yang berkaitan dengan kepentingan nasional, seperti energi, pangan, dan ekonomi, termasuk produksi ethanol untuk menekan harga minyak dunia.

Terkait konflik agraria, ia mempertanyakan daya tahan perlawanan masyarakat adat terhadap kekuatan negara.

“Dengan melihat jumlah yang terbatas, berapa lama kelompok adat bisa bertahan? Meski didukung organisasi internasional dan LSM, sampai kapan mereka bisa melawan pemerintah dengan "resource" (sumber daya) yang tidak terbatas?” ujarnya.

Menurutnya, cepat atau lambat proyek strategis nasional, termasuk swasembada pangan di Papua, akan tetap berjalan.

“Kita lihat swasembada pangan di tahun 1986, kita mengalami surplus beras hingga membagikan 100 ton ke Afrika, meskipun konsekuensinya cukup besar,” katanya.

Dalam diskusi tersebut, mahasiswa juga aktif menyampaikan pandangan kritis. Tiga mahasiswa yang hadir mengangkat isu rencana proyek geothermal di Poco Leok, Manggarai, keterlibatan militer dalam proyek strategis nasional, hingga dugaan peran elit global di balik berbagai kebijakan pembangunan nasional.** (EB)